Indri Rindani Serap Aspirasi Warga Dapil 6: Dari Kesehatan, Pendidikan, hingga Permodalan UMKM (Koranmandala)
KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Indri Rindani, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat di Dapil 6 masih didominasi oleh kebutuhan dasar, terutama akses kesehatan dan pendidikan, yang hingga kini masih dirasa belum maksimal. Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan kegiatan reses bersama warga setempat.
Menurut Indri, persoalan kesehatan dan pendidikan adalah hal paling mendasar yang selalu muncul dalam setiap dialog dengan masyarakat.
“Mendengarkan aspirasi dari masyarakat, hal dasar itu selalu tentang kesehatan dan pendidikan. Kami berharap Pemkot Bandung bisa lebih mempermudah akses dua hal penting ini,” ujarnya.
Selain itu, isu yang berkaitan dengan Komisi II, seperti permodalan dan pengangguran, juga menjadi sorotan warga. Indri menuturkan bahwa kebutuhan akan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil masih sangat tinggi, namun implementasinya belum optimal.
Dalam reses ini, Indri juga menyoroti masalah kooperasi kelurahan, program strategis yang dinilai belum mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Bandung.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ia bersama rombongan DPRD sudah melakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan UKM, bahkan diterima langsung oleh Wakil Menteri. Dampaknya, kebijakan terkait kooperasi kelurahan kini bersifat top down dan harus segera direalisasikan di daerah.
“Di tingkat masyarakat sebenarnya sudah solid. Yang kami butuhkan kini adalah gercep dari Pemkot, terutama soal penyediaan lahan untuk kooperasi kelurahan Merah Putih ini,” kata Indri.
Terkait sektor UMKM, Indri menjelaskan bahwa program KURBAYA Efek—kredit tanpa jaminan di bawah Rp100 juta dengan bunga 6 persen—masih belum terasa langsung manfaatnya di tingkat akar rumput.
Ia menilai hambatannya berada pada aspek regulasi serta minimnya sosialisasi dari bank-bank Himbara.
“Di masyarakat tuh nggak kedenger. Artinya sosialisasi dari bank Himbara harus jauh lebih masif. Kita di dewan akan terus mendorong keberpihakan terhadap UMKM,” tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen Fraksi PKB, Indri menyebut bahwa pihaknya juga menyalurkan dan memfasilitasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi warga yang membutuhkan. Pendataan telah dilakukan di wilayah dapilnya untuk memaksimalkan penerima manfaat.
“Untuk PIP insya Allah bisa kita bantu sebanyak-banyaknya. Kalau KIP memang slotnya terbatas, tapi tetap kita upayakan untuk warga yang paling membutuhkan,” ujarnya.