KORANMANDALA.COM –Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, menyoroti lemahnya strategi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pemetaan dan optimalisasi tenaga kesehatan (nakes).
Ia menilai persoalan ini sudah masuk kategori mendesak, mengingat beban pelayanan di tingkat Puskesmas dan rumah sakit kian berat sementara ketersediaan tenaga masih terbatas.
“Ini sudah sangat urgent. Kita harus punya data dan strategi yang jelas dalam penempatan tenaga kesehatan. Kalau mereka ditempatkan di bidang yang tepat, potensi dan kinerja juga akan meningkat,” tegas Elton.
Farhan Akui Level Pelayanan Pariwisata Bandung Belum Internasional, Soroti Mentalitas Pelaku Usaha
Elton mengungkapkan, berdasarkan data Pemerintah Kota Bandung, saat ini hanya terdapat tiga rumah sakit, 80 UPTD Puskesmas, satu laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), dan satu UPT P2KT. Jumlah itu, kata dia, belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung yang populasinya terus bertambah.
“Bayangkan, ada tenaga kesehatan yang harus menangani 75 sampai 100 pasien. Idealnya satu orang hanya melayani sekitar 50 pasien. Kondisi over capacity seperti ini jelas memengaruhi etos kerja dan kualitas layanan,” ungkapnya.
Menurut Elton, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di antara fasilitas-fasilitas tersebut menjadi sumber ketimpangan.
Beberapa Puskesmas kelebihan beban, sementara lainnya justru kekurangan staf dengan kompetensi memadai. Selain itu, minimnya pelatihan berbasis kompetensi turut menghambat peningkatan mutu layanan.
Padahal, dasar hukum untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu sudah sangat jelas. Elton mengingatkan bahwa Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan terjangkau.
Tak hanya itu, Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 serta Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 juga sudah mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan Puskesmas. Namun, menurut Elton, semua regulasi tersebut belum berjalan efektif di tingkat daerah karena lemahnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara aktual.
“Regulasi kita lengkap, tapi pelaksanaannya sering berhenti di atas kertas. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam merancang kebutuhan SDM kesehatan agar sesuai dengan realitas di lapangan,” ujarnya.
Fakta lainnya, kata Elton, dari 80 Puskesmas di Kota Bandung, baru sekitar 26 atau 30 persen yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan sembilan tenaga kesehatan. Artinya, 70 persen Puskesmas masih kekurangan personel, terutama tenaga dokter, perawat, dan bidan.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Padahal, kesehatan masyarakat adalah pondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung,” ucap Elton.
Elton mendesak agar Pemkot Bandung menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat dan terintegrasi dengan kebijakan anggaran daerah. Ia mengapresiasi kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai langkah awal, namun menilai langkah itu masih belum cukup menjawab kebutuhan riil.
“Formasi PPPK bisa jadi solusi jangka pendek. Tapi pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pusat, perlu membuat strategi jangka panjang dan komprehensif. Jangan sampai warga menunggu lama hanya karena tenaga medisnya tidak cukup,” tegasnya.
