ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) di lingkungan DPRD Jawa Barat yang diujicobakan pada November 2025, akan diterapkan satu hari dalam sepekan atau setiap Kamis. WFH ini menyasar pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) ataupun non ASN, yang dinilai kurang produktif.
“Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Barat Irma Rahmawati, Rabu (29/10/2025).
Meski begitu, dirinya memastikan kebijakan WFH yang akan diberlakukan tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai seperti tunjangan.
ADVERTISEMENT
Marak Aksi Kriminal Jalanan, DPRD Jabar Desak Polisi Bertindak Cepat dan Tegas
WFH dengan kuota 50 persen pada pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar yang berjumlah sekitar 133 orang, diharapkan bisa menurunkan biaya listrik dan internet bulanan.
Sekretaris DPRD Jabar Dodi Sukmayana mengungkap, pihaknya akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar untuk menekan anggaran listrik bulanan.
Pihaknya juga akan menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar.
Selain itu, DPRD Jabar bakal mulai mengoptimalkan air tanah agar biaya operasional air perpipaan per bulan bisa ditekan di batas bawah.
Penghematan dengan menghilangkan snack dilakukan pada rapat pagi. Sementara peniadaan makan buffet dilakukan pada waktu makan siang dan rapat-rapat setelahnya, yang diganti nasi boks.
Kebijakan penghematan ini, karena APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun, akibat penundaan dana transfer pusat ke daerah. Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






