Program Koperasi Merah Putih di Bandung Masih Tertatih, DPRD Minta Pemkot Bandung Bergerak Cepat

KORANMANDALA.COM – Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang tengah digalakkan Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan, dinilai belum berjalan maksimal.

Dari 151 kelurahan yang sudah memiliki legalitas koperasi, hanya 38 koperasi yang aktif berjalan, dan baru 13 koperasi di antaranya memiliki tempat usaha tetap.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Presiden Prabowo Perintahkan Pembentukan Dirjen Pesantren, Indri Rindani: Ini Kado Istimewa untuk Santri

Ia menilai, lambatnya progres program ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam penyediaan lahan dan aset untuk tempat koperasi.

“Koperasi ini, ya regulasinya secara juklak-juknis memang belum ya. Karena memang baru berjalan lima bulan. Dari 151 kelurahan yang sudah ada legalitasnya, baru 38 berjalan. Dan hanya 13 koperasi yang punya tempat. Kalau tidak ada integrasi dengan OPD lain, terutama BKAD, ya ini nggak akan jalan,” ujar Indri,

Menurutnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus segera turun tangan, sebab banyak aset pemerintah di wilayah kecamatan dan kelurahan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan koperasi.

“Saya dapat informasi dari kewilayahan, ternyata ada aset daerah di beberapa kecamatan. Saya minta mereka bersurat, nanti akan saya dorong ke BKAD langsung. Masa sudah jalan lima bulan, tapi nggak sampai 10 persen yang punya tempat. Kan mengsedih ya,” tuturnya.

Selain masalah tempat, Indri juga menekankan pentingnya dukungan dari pihak kewilayahan, terutama lurah, untuk menggerakkan masyarakat menjadi anggota koperasi. Sebab, modal awal koperasi berasal dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

“Ada koperasi yang sudah punya 100 sampai 250 anggota karena lurahnya aktif. Artinya, kalau semua wilayah seperti itu, program ini bisa sukses. Pemerintah sudah kasih wadah, tinggal bagaimana kita bersama-sama dorong dari bawah,” ujarnya.

Indri menilai Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat paling bawah.

Ia bahkan menyebut, di antara banyak program ekonomi Pemkot Bandung, hanya KMP yang benar-benar menyentuh masyarakat langsung.

“Ini tuh satu-satunya program yang bisa menggerakkan ekonomi di bawah, selain MBG. Saya sudah bilang ke wali kota, Bandung mau dibawa kemana untuk Koperasi Merah Putih ini? Karena kan kita sampai harus menggadaikan DAU, dan itu sudah disetujui wali kota,” tegasnya.

Indri juga mengungkapkan, dirinya akan segera beraudiensi dengan Wakil Menteri Koperasi dan UKM untuk membahas bentuk dukungan pusat terhadap program ini.

“Insya Allah nanti kami akan beraudiensi ke Wamenkop, menunggu arahan seperti apa dukungan pusat terhadap Bandung. Saya yakin kalau semua OPD bersinergi, program ini bisa jadi motor penggerak ekonomi rakyat,” pungkasnya.