KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Indri Rindani, mengecam keras tayangan program Expose Uncensored yang ditayangkan oleh Trans7.
Tayangan tersebut menuai sorotan publik setelah menampilkan pesantren sebagai bahan olok-olok, yang dinilai melecehkan nilai luhur dunia pesantren di Indonesia.
Indri mengaku geram saat menonton potongan video yang viral di media sosial pada Selasa (14/10/2025) pagi. Ia menilai tayangan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menabrak etika penyiaran.
Fraksi PKB Kota Bandung Kecam Trans7, Desak Permintaan Maaf ke Kiai Sepuh Lirboyo
“Tayangan seperti Expose ini menjadikan pesantren sebagai bahan candaan. Bukan sekadar tabrak etika, tapi juga mencederai nilai-nilai yang selama ini dijaga ribuan kiai, ibu nyai, dan santri di seluruh Indonesia,” tegas Indri.
Sebagai seorang santri yang pernah menimba ilmu di pesantren di wilayah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Indri menilai tayangan tersebut “tanpa arah dan kehilangan tanggung jawab etik.”
Menurutnya, program itu tidak jelas apakah dimaksudkan sebagai hiburan, jurnalisme, atau liputan investigatif.
“Ketidakjelasan kategori ini membuatnya seolah jadi kehilangan tanggung jawab etik. Lalu dengan enteng menjadikan pesantren itu sebagai bahan olok-olok,” ujarnya.
Indri menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan ruang peradaban yang telah melahirkan banyak pemimpin, cendekiawan, dan menjadi benteng moral bangsa. Ia mencontohkan Pesantren Lirboyo di Kediri, yang menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia dengan sekitar 20 ribu santri.
“Tayangan televisi seharusnya berhati-hati dalam menayangkan hal-hal yang menyangkut lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Ini bukan sekadar tempat belajar, tapi penjaga moral bangsa,” katanya.
Politisi perempuan dari PKB itu mendesak Trans7 untuk menarik tayangan tersebut, meminta maaf secara terbuka kepada seluruh pesantren di Indonesia, serta melakukan evaluasi internal terhadap tim produksi.
Selain itu, Indri juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menegakkan etika penyiaran agar media kembali kepada fungsinya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menghina lembaga pendidikan Islam.
“Kami mendesak KPI dan Dewan Pers untuk menegakkan etika penyiaran agar media kembali ke fungsinya, yaitu untuk mencerdaskan, bukan menghinakan,” tegasnya.
Indri berharap persoalan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
“Ingat, sebelum negara ini ada, para kiai dan santri sudah ada untuk Indonesia,” tutupnya.
