KoranMandala.com –Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Muhammad Syahlevi Erwin Apandi, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Kota Bandung.
Ia mengingatkan pemerintah kota agar memperketat pengawasan dapur MBG demi menghindari kasus keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Syahlevi, MBG merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden, sehingga kualitas dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.
“Saya berharap di Kota Bandung tidak ada kasus serupa. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, harus bersinergi memastikan standar kesehatan makanan terjaga di setiap dapur MBG,” kata Syahlevi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (25/9).
Syahlevi juga menekankan pentingnya evaluasi skema pembagian MBG. Ia menilai pola penyajian makanan juga perlu diubah agar lebih fleksibel. Sistem prasmanan, menurutnya, bisa menjadi alternatif agar siswa dapat memilih makanan sesuai selera dan kondisi kesehatan.
“Tidak semua anak cocok dengan menu yang disediakan. Dengan prasmanan, mereka bisa memilih, tapi tentu tetap harus diawasi guru agar tidak ada makanan terbuang,” jelasnya.
Terkait wacana pengalihan program MBG menjadi bantuan sosial berupa beras 20 kilogram, Syahlevi menilai hal itu memerlukan kajian panjang.
“Sekarang program sudah berjalan, ada kontrak yang harus dipertimbangkan. Jadi tidak bisa serta-merta diganti. Lebih baik perbaiki pengawasan dan kualitas, bukan dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong orang tua siswa untuk aktif mengawasi gizi anak. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak tidak mengonsumsi makanan yang berisiko memicu alergi atau masalah kesehatan.
