“Hampir setiap harinya kami menerima sekali banyak permohonan bantuan dari warga masyarakat. Aspirasi yang disampaikan kepada kami dan harus kami penuhi, yang sebetulnya itu nggak ada anggarannya,” tuturnya.
Edwin menerangkan, seluruh anggota dewan juga melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Dengan rincian setiap kali reses terdapat enam pertemuan dengan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan legislator. Dirinya tak menepis agenda reses ini membutuhkan anggaran tak sedikit. Terutama untuk transportasi masyarakat yang juga tidak ada dalam anggaran reses.
“Saat reses banyak permintaan dari masyarakat. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada kami masih dapat memenuhi permintaan dari warga yang ada di dapil masing-masing anggota dewan,” katanya.
Saat disinggung apakah dirinya setuju dengan wacana evaluasi tunjangan, Edwin mempersilahkan pihak atau lembaga berwenang melakukan hal tersebut. Terpenting yang dilakukan bisa berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Kota Bandung pada khususnya.
“Silakan nanti dievaluasi. Tentu, apakah ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait, kami persilahkan. Tidak ada masalah,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung.
Sementara, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kecamatan Bandung Kidul Al Rizky Huda mengaku keberadaan anggota dewan di wilayahnya sangat membantu masyarakat, khususnya Edwin Senjaya. Edwin yang berasal dari Dapil 4 (Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo) sering membantu masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan banyak lainnya.
“Saya sebagai Ketua LPM yang memang notabene mengawal pembangunan yang ada di wilayah, hampir 90 persen reses yang dilaksanakan oleh Pak Haji Edwin itu diserap dan memang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga,” ucapnya.
Dirinya memiliki harapan seluruh anggota dewan tak hanya di wilayahnya namun Kota Bandung terjun langsung menyerap aspirasi dan membaca permasalahan yang dialami oleh warga. Dan juga berharap, dewan-dewan kota yang ada dikota bandung tidak terus diserang oleh persoalan tunjangan.
Bagaimanapun, anggota DPRD tingkat kota lebih terasa kinerjanya karena langsung menyentuh ke akar rumput.
“Bukan berarti dewan provinsi atau DPR RI tidak bekerja atau menafikan kinerja mereka, tapi yang langsung menyentuh masyarakat sehari-hari di akar rumput adalah para anggota dewan kota ataupun kabupaten,” pungkasnya.
