KoranMandala.com –Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara dari Fraksi PKB, menyoroti sejumlah persoalan dalam program dan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor Dinsos Kota Bandung untuk membahas arah program di bawah kepemimpinan kepala dinas yang baru.
Soni menekankan pentingnya sosialisasi program Dinsos agar masyarakat memahami dengan jelas, khususnya mengenai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pantau Kesiapan SPMB 2025, Soni Daniswara: Jalur Afirmasi Sudah Ditetapkan
Menurutnya, DTSEN bukanlah program baru, melainkan peralihan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ia mengingatkan bahwa istilah dan mekanisme baru ini harus dijelaskan dengan baik agar tidak membingungkan masyarakat.
“DTSEN memiliki tahapan desil, mulai dari desil satu hingga lima yang masuk kategori miskin ekstrem. Sedangkan desil enam ke atas tidak akan mendapatkan bantuan. Pemahaman ini harus disosialisasikan agar masyarakat tidak salah persepsi,” ujar Soni.
Selain itu, Soni juga menyoroti persoalan kuota bantuan per wilayah yang hingga kini masih sering menjadi pertanyaan di kalangan pengurus wilayah. Menurutnya, transparansi soal kuota sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Soni juga menekankan soal penanganan kemiskinan di Kota Bandung. Meski angka kemiskinan berangsur menurun, ia menilai langkah tersebut belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Penanganan kemiskinan memerlukan formula yang tepat sasaran dan analisa yang akurat agar bantuan benar-benar sampai ke mereka yang berhak,” kata anggota Fraksi PKB itu.
Poin krusial lain yang disampaikan adalah akurasinya pendataan. Ia menilai validasi data DTSEN menjadi kunci agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
