Koran Mandala –Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung tahun 2025 memasuki tahap akhir. Di tengah pelaksanaannya, muncul fenomena penurunan jumlah siswa baru di sejumlah SD negeri yang berujung pada penutupan beberapa sekolah.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Muhammad Syahlevi Erwin Apandi, menilai bahwa situasi ini adalah momentum penting untuk merapikan tata kelola lembaga pendidikan dasar di kota ini.
“Kita tidak bisa tutup mata bahwa di beberapa wilayah, jumlah SD negeri terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendaftar. Ini mengakibatkan beberapa sekolah tidak memiliki murid baru, bahkan ada yang terpaksa ditutup,” ujar Erwin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Sabtu 12 Juli 2025.
Pertama Kali Bermain di Klub Sebesar Persib, Ini Target Patricio Matricardi
Menurutnya, solusi yang paling rasional ke depan adalah melakukan merger atau penggabungan antar sekolah dasar negeri yang kurang murid, dan secara bertahap mengalihkan fungsi bangunan yang tidak lagi dipakai ke jenjang pendidikan yang lebih membutuhkan, seperti SMP negeri.
“Bandung masih kekurangan SMP negeri di beberapa titik. Gedung eks SD yang tutup itu bisa dimanfaatkan untuk membuka unit SMP baru, atau fungsionalisasi lainnya yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Secara umum, dia mengapresiasi pelaksanaan SPMB 2025 yang dinilainya berjalan lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mencatat bahwa hingga pertengahan Juli ini, belum ada aduan serius dari masyarakat maupun temuan pelanggaran teknis di lapangan.
“SPMB tahun ini cukup baik. Sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi sudah berjalan dengan lebih baik. Kita doakan tidak ada masalah besar sampai proses penerimaan ditutup,” ujarnya.
Namun, ia tetap mengingatkan Dinas Pendidikan Kota Bandung agar tidak semata-mata berpuas diri pada proses seleksi, melainkan juga menyiapkan desain pendidikan jangka panjang yang lebih adaptif terhadap dinamika demografi dan urbanisasi.
“Kebijakan pendidikan harus berbasis data. Kalau tren jumlah anak usia SD terus menurun, kita tidak bisa terus mempertahankan banyak SD negeri tanpa murid. Kita harus realistis tapi tetap berpihak pada pemerataan akses pendidikan,” tegasnya.
