Jabar Dirugikan, PKS Minta Pemerintah Evaluasi Ketimpangan Fiskal Antar Provinsi

Koran Mandala – Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, menyoroti ketimpangan fiskal antar provinsi yang dinilainya merugikan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak seperti Jawa Barat. Ia menilai alokasi Dana Desa dan Koperasi Merah Putih yang diterima Jawa Barat jauh dari kata adil jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Jawa Barat hanya mendapat Rp 25,83 triliun. Padahal, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing memperoleh Rp 37,4 triliun dan Rp 37,06 triliun,” kata Haru saat diwawancara, Senin 30 Juni 2025.

Saatnya Pemerintah Pusat Adil pada Jawa Barat

ADVERTISEMENT

Haru berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau ulang kebijakan transfer dana pusat ke daerah. Menurutnya, jumlah penduduk harus menjadi indikator utama dalam menentukan besaran dana yang ditransfer ke daerah.

“Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak sudah selayaknya mendapatkan aliran dana pusat paling besar. Itu agar fiskal per kapita lebih adil,” jelasnya.

Tak hanya soal dana, Haru juga menyinggung moratorium pemekaran daerah. Ia menilai, untuk mengelola wilayah dengan penduduk besar, perlu ada penyesuaian jumlah kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Jawa Barat.

“Selama ini moratorium pemekaran masih berlaku. Tapi saya kira sudah saatnya ditinjau ulang secara bijaksana,” tegas Haru.

Meski demikian, Haru memahami bahwa pemerintahan saat ini masih fokus pada efisiensi anggaran. Namun ia optimistis, setelah kondisi fiskal nasional lebih stabil dan pertumbuhan ekonomi tercapai secara merata, pemerintah akan membuka kembali wacana pemekaran wilayah.

“Setelah episode efisiensi, semoga kita bisa masuk ke episode keseimbangan fiskal dan keadilan pembangunan,” ucapnya.

Haru pun mendorong agar moratorium dicabut dan kabupaten/kota di Jawa Barat ditambah.
“Kalau perlu, jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi 48,” tandasnya.