Pengasuh Pesantren Jabar Kritisi Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi

Koran Mandala – Ratusan pengasuh pesantren se-Jawa Barat menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai mengabaikan eksistensi pondok pesantren di wilayah Pasundan. Mereka menuntut pengembalian dana hibah pesantren yang selama ini menjadi sumber penting keberlangsungan lembaga pendidikan keagamaan.

Kritik tersebut disampaikan dalam Musyawarah Besar (Mubes) Pondok Pesantren se-Jawa Barat yang digelar di Ponpes Sirnamiskin, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Dalam forum itu, para kiai dan tokoh pesantren menilai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi tidak menunjukkan keberpihakan terhadap dunia pesantren.

Eka Santosa Ingatkan Dedi Mulyadi Soal Kesejahteraan Wartawan Jawa Barat

ADVERTISEMENT

“Pesantren bukan sekadar tempat mengaji, tapi benteng moral bangsa sejak masa penjajahan. Hari ini, hak-hak kami justru diabaikan. Ini penghinaan terhadap sejarah,” tegas Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, Dr. KH Ahmad Syamsurijal.

Forum ini juga menyoroti kebijakan sepihak Pemprov Jabar yang menghapus alokasi dana hibah pesantren tanpa musyawarah terlebih dahulu. Kebijakan tersebut dianggap mencederai semangat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Kalau pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, bisakah sekolah negeri menampung jutaan anak-anak Jawa Barat?” ucap salah satu pengasuh pesantren asal Tasikmalaya.

Mereka menyebut keputusan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan bentuk pengabaian terhadap peradaban lokal yang dibangun dari akar pesantren.

Dukungan Tokoh Politik

Sejumlah tokoh politik dan anggota DPRD Jawa Barat lintas fraksi turut hadir dan menyatakan solidaritas. Di antaranya, Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota Komisi I DPRD Jabar Fraksi PKB Sidqon Djampi, serta Anggota Komisi V DPRD Fraksi PDI Perjuangan Zaenuddin.

“Kita akan kawal aspirasi ini hingga ke pusat. Jangan sepelekan suara pesantren. Mereka mungkin diam, tapi saat bergerak, sejarah membuktikan kekuatannya,” kata Komarudin Taher.

Para tokoh menegaskan, pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa dan harus menjadi mitra sejajar dalam kebijakan publik, bukan sekadar pelengkap panggung politik.