Koran Mandala – Pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan yang saling terkait secara ekologis dengan ekosistem daratan atas, membutuhkan pendekatan yang terpadu dan holistik. Kompleksitas wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan jasa lingkungan menuntut kebijakan strategis agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanadi, selama ini pengelolaan wilayah pesisir dan laut masih bersifat sektoral dan terpisah-pisah, sehingga belum menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal. Padahal, jika tidak dikelola secara terpadu, sumber daya pesisir berpotensi mengalami kerusakan bahkan kepunahan.
Mahasiswa Telkom University Hijaukan Pesisir Kebumen dengan 300 Mangrove
“Jika ini dibiarkan, kita akan kehilangan sumber daya yang seharusnya menopang pembangunan masyarakat pesisir yang maju, adil, dan makmur,” ujar Daddy kepada elJabar.com.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan pesisir dan lautan harus berbasis pada objektivitas ilmiah, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menjadikan rakyat sebagai penerima manfaat utama. Dalam konteks epistemologi pembangunan, arah kebijakan sektor kelautan perlu didefinisikan ulang, dengan menjadikan pengetahuan lokal sebagai landasan utama.
“Pembangunan kelautan seharusnya bersifat endogen, yaitu berangkat dari komunitas lokal yang memiliki ikatan budaya, nilai, dan pranata sosialnya sendiri,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan harus menjunjung tinggi kemandirian, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologis. Kesadaran terhadap batas-batas dan potensi ekosistem lokal menjadi kunci dalam pengelolaan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
Daddy juga menekankan pentingnya otonomi daerah dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut. Otonomi memberikan ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani ikan, untuk mengelola sumber daya secara kolektif.
“Otonomi daerah seharusnya menjadi alat pembebasan dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah harus menunjukkan political will dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
“Maka strategi pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai kelompok mayoritas. Pemberdayaan nelayan perlu dilakukan secara komprehensif,” pungkasnya.
