Koran Mandala – Pernyataan keras datang dari Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, terkait utang sembilan BUMN yang kini membebani Bank BJB dengan total lebih dari Rp3,5 triliun. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bukti nyata dari “ketidakwarasan” pengelolaan Bank BJB.
“Kalau benar ada pinjaman jumbo dengan skema bunga 0 sampai 1 persen, dan bunga tertunda 3 sampai 5 persen, itu jelas persekongkolan jahat,” ujar Daddy kepada wartawan, Rabu, 21 Mei 2025.
Utang 9 BUMN dengan Skema Aneh Bebani BJB, Mulyadi Endus Ada Persekongkolan Jahat
Pernyataan Daddy merespons pengakuan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, yang sebelumnya mengungkap dugaan adanya skema tak wajar dalam penyaluran kredit Bank BJB kepada sembilan BUMN. Mulyadi bahkan menyebut skema tersebut dapat mengancam stabilitas keuangan BJB.
Daddy menegaskan, dana sebesar Rp3,5 triliun seharusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat di Jawa Barat, khususnya sektor koperasi dan UMKM. Ia mencontohkan, dengan dana tersebut, Pemerintah Daerah bisa mendirikan 700 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di seluruh kecamatan.
“Kalau dana itu dipakai untuk membiayai koperasi rakyat, saya jamin laju pertumbuhan ekonomi Jabar akan melejit. Tapi ini malah digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Daddy juga menyentil pihak manajemen BJB yang selama ini kerap meminta penyertaan modal daerah, namun justru menggelontorkan dana besar kepada BUMN dengan skema ‘pinjaman murah’.
“Ini bank milik rakyat Jawa Barat, tapi kok justru menyubsidi BUMN pusat. Di mana otak warasnya?” tegas Daddy.
Ia mendesak Kementerian BUMN dan OJK untuk turun tangan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kepercayaan publik terhadap bank daerah bisa rusak, dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan akan terganggu.
“Kita butuh keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Jangan sampai BUMD seperti BJB dijadikan sapi perah oleh BUMN,” tutupnya.
