Koran Mandala – Permasalahan utang sembilan BUMN kepada Bank BJB yang nilainya menembus Rp3,5 triliun mendapat sorotan tajam dari Komisi VI DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Senayan, Selasa 20 Mei 2025. Anggota Komisi VI Mulyadi menegaskan bahwa ketidakwajaran suku bunga dan beban kredit tersebut berpotensi mengancam stabilitas keuangan BJB.
“Ini miris, Pak. Sembilan BUMN memiliki kewajiban lebih dari Rp3,5 triliun di BJB, dengan suku bunga berjalan hanya 0 hingga 1 persen, dan bunga atas penundaan cicilan antara 3 hingga 5 persen. Itu tidak masuk akal secara komersial,” tegas Mulyadi.
Peringati HUT Ke 64 bank bjb Gelar Bakti Sosial Donor Darah, Wujud Nyata Kepedulian Sosial
Ia menjelaskan, kondisi tersebut kini menjadi beban besar bagi manajemen Bank BJB, yang merupakan bank pembangunan daerah milik masyarakat Jawa Barat. Padahal, idealnya kehadiran BUMN harus memberikan efek domino positif terhadap pembangunan daerah, bukan sebaliknya menambah beban fiskal dan memperlemah peran bank daerah.
“Kita ingin BUMN hadir untuk mendukung daerah, bukan membebani bank daerah yang sedang berkembang. Ini perusahaan terbuka, dan masyarakat Jawa Barat punya kebanggaan terhadap BJB,” ucap Mulyadi.
Lebih lanjut, ia mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencari solusi konkret terhadap pinjaman jumbo dengan skema ‘aneh’ ini. Menurutnya, diperlukan perhatian serius agar krisis likuiditas dan risiko gagal bayar tidak menimpa BJB yang selama ini berperan penting dalam mendukung UMKM dan pembangunan infrastruktur lokal.
“Kami minta ada atensi khusus. Amanah dari warga Jawa Barat ini harus dijaga. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap bank daerah terkikis hanya karena kesalahan dalam pengelolaan pinjaman oleh BUMN,” tambahnya.
Mulyadi menilai ada persoalan yang lebih luas dalam kasus pinjaman sembilan BUMN pada BJB yakni hubungan keuangan antara BUMN dan bank pembangunan daerah yang belum sepenuhnya seimbang dan berkeadilan. “Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bukan hanya pada neraca keuangan BJB, tapi juga pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Bahkan Mulyadi mencurigai ada persekongkolan jahat dan ada indikasi permainan elite dibalik kasus pinjaman berskema aneh sembilan BUMN pada BJB, “Masa Badan Usaha Milik Daerah di biarkan mensubsidi Badan Usaha Milik Negara,” cetusnya.
