KoranMandala.com -Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyoroti persoalan tata ruang dan dampaknya terhadap ketahanan pangan dalam rapat dengan Kemendag dan Perum Bulog, Senin 3 Maret 2025.
Ia menyoroti kesalahan teknis dalam Rencana Tata Ruang yang berdampak buruk di daerah Puncak, termasuk bencana yang terjadi akibat perubahan fungsi lahan.
“Perkebunan teh milik PTPN yang tidak produktif seharusnya bisa dialihkan untuk program ketahanan pangan, bukan dijadikan objek wisata atau perdagangan yang justru merusak kawasan konservasi air,” ujar Mulyadi.
DPRD Kota Bandung Inisiasi Aturan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
Mulyadi meminta pemerintah memiliki roadmap yang jelas dalam pengelolaan lahan demi mendukung ketahanan pangan.
“Presidennya dari Bogor, perwakilannya dari Bogor, tapi masyarakatnya masih gelisah. Kita butuh langkah nyata untuk mengoptimalkan lahan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia mengusulkan tiga agenda utama dalam program ketahanan pangan: pengembangan, optimalisasi, dan pembenahan.
“Kita harus satu komando dengan Presiden. Program ini bukan hanya sekadar seremonial, tapi harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
