KoranMandala.com -Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja. Inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 ini mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dalam Inpres tersebut, Presiden menekankan pembatasan kegiatan seremonial hingga seminar untuk efisiensi anggaran. Terdapat tujuh poin utama arahan yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Arahan untuk Kepala Daerah
Presiden menginstruksikan kepala daerah untuk:
1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok.
2. Mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
3. Membatasi honorarium melalui pengaturan jumlah tim dan standar honor sesuai peraturan pemerintah.
4. Mengurangi belanja pendukung tanpa output terukur.
5. Memfokuskan anggaran pada target pelayanan publik, bukan pemerataan perangkat daerah atau pola anggaran sebelumnya.
6. Selektif memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada kementerian/lembaga.
7. Menyesuaikan belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
Arahan untuk Menteri dan Lembaga
Prabowo juga meminta menteri dan pimpinan lembaga untuk:
Mengidentifikasi rencana efisiensi pada belanja operasional dan non-operasional, seperti belanja kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, infrastruktur, hingga pengadaan alat.
Melakukan efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp306 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan Rp50,5 triliun untuk transfer ke daerah.
Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi
Dalam sidang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025), Prabowo menegaskan fokus anggaran pada program swasembada pangan, energi, dan inovasi teknologi. Belanja di luar prioritas tersebut, termasuk kegiatan seremonial, akan dipangkas.
“Kegiatan seremonial, ulang tahun, atau perayaan hari tertentu cukup dilakukan sederhana, di kantor, atau melalui video conference,” ujar Prabowo.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan strategis bangsa.
