KoranMandala.com –Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Erick Darmajaya berharap kegaduhan terkait mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menuai polemik di kalangan legislator Kota Bandung ditindaklanjuti melalui langkah koordinasi secara transparan.
“Kami dari DPRD menyoroti yang terjadi di Pemkot Bandung itu bisa ditindaklanjuti lewat koordinasi dan transparansi antar lembaga,” kata Erick di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 22 Januari 2025.
Dia mengatakan pihaknya melalui Komisi 1 DPRD Kota Bandung akan terus mencermati perkembangan mutasi jabatan ASN oleh Pj . Wali Kota Bandung A. Koswara yang menuai protes di lingkungan legislator Kota Bandung tersebut.
Ketua Fraksi PKB Bandung Aa Abdul Rozak Kritik Tajam Kebijakan PJ Wali Kota Soal Rotasi ASN
“Apa pun yang akan dilakukan Pj. Walikota tentu saja itu ranah dari eksekutif, kendati demikian sehubungan sudah ada walikota terpilih maka DPRD akan mencermati dan menindaklanjutinya di tingkat komisi,” ujarnya.
Menyoal langkah Pj. Wali Kota Bandung itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung ini menyebut bahwa keputusan untuk mengevaluasi sikap walikota tidak terlepas dari masukan yang diberikan para anggota dewan terutama Komisi meskipun putusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif PJ. Wali Kota Bandung A. Koswara.
“Terkait apakah terus dilanjutkan atau tidak itu hak prerogatif PJ. Walikota” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Walikota Bandung terpilih yang juga politisi Partai Nasdem Heri Heryawan dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bandung As Abdul Rozak, telah melontarkan kritik tajam, pada sikap PJ. Walikota Bandung soal mutasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Sikap yang dilontarkan meminta Pj. Walikota Bandung lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi pada mutasi para pejabat Pemkot Bandung.
Ada juga sejumlah kalangan dewan yang menyoroti persoalan tersebut dengan mempertimbangkan banyak kekosongan jabatan dilingkungan pemerintah kota Bandung. Namun kegaduhan rotasi mutasi tersebut dipicu oleh adanya anggapan tidak dibangunnya koordinasi antara Pj. Walikota dengan Walikota Bandung terpilih. Sehingga mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi menjadi sorotan.
