dia menekankan pentingnya sinergi antara PJ Wali Kota dengan Wali Kota terpilih untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar.
Menurutnya, kebijakan terkait rotasi dan promosi ASN semestinya diambil dengan pertimbangan matang dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk DPRD, demi kepentingan publik dan kesinambungan pemerintahan.
“Transisi kurang dari satu bulan bukanlah waktu yang ideal untuk melakukan perubahan besar di jajaran birokrasi. Rotasi dan promosi ASN semestinya dilaksanakan oleh pemimpin definitif yang akan memikul tanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan semacam ini harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Publik kini menantikan kebijakan yang lebih bijak dari PJ Wali Kota Bandung. Stabilitas birokrasi dan kesinambungan pemerintahan menjadi elemen kunci yang harus diprioritaskan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandung.***
