KoranMandala.com -Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menyoroti inefisiensi anggaran di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut adanya pengalokasian anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Provinsi Jabar jelas kekurangan ruang kelas baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMA. Namun, belanja di Dinas Pendidikan bukan untuk RKB, melainkan alat peraga berupa layar digital,” ujar Dedi melalui akun TikTok pribadinya, Senin 20 Januari 2025.
Dedi mengungkapkan, Dinas Pendidikan menghabiskan Rp 300 miliar untuk alat peraga digital. Selain itu, ia menemukan bantuan ratusan miliar rupiah dari Dinas Kesehatan yang alokasinya belum jelas.
Yomanius Untung Dorong Regulasi dan Pengawasan Program Makan Siang Gratis
DPRD Jawa Barat Tanggapi Temuan
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, merespons temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa setiap anggaran dalam APBD 2025 telah melalui proses perencanaan yang panjang.
“APBD 2025 adalah Perda yang dirancang sejak awal 2024 melalui pengajuan OPD ke Bappeda, Musrenbang, hingga menjadi RKPD yang bersandar pada RPJMD Jabar,” jelas Untung.
Menurut politisi Golkar itu, APBD 2025 sudah melalui pembahasan berjenjang antara Pemprov Jabar dan DPRD. Namun, ia mengakui Komisi V periode 2024-2029 belum memiliki waktu untuk melakukan kajian mendalam.
“Kita perlu telaahan lebih mendalam terkait temuan inefisiensi ini. Pendekatan substantif diperlukan untuk memastikan tidak ada disorientasi arah pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan,” tambah Untung.
Langkah Lanjutan
Untung menilai temuan Dedi Mulyadi menarik, karena menunjukkan indikasi disorientasi pembangunan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menyikapi masalah ini dengan bijak.
“Kita perlu menguji kebenaran disorientasi ini sebagai bahan pembahasan perubahan RAPBD 2025. Forum Raker, RDP, dan Kunker harus dimanfaatkan untuk memastikan validitas temuan tersebut,” pungkasnya.
