KoranMandala.com -Ketimpangan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran di Jawa Barat masih menjadi perhatian serius, terutama terkait ketersediaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa di perkotaan hampir setiap kecamatan telah memiliki SMA atau SMK negeri, bahkan beberapa kecamatan memiliki dua hingga tiga sekolah negeri ditambah dengan sekolah swasta. Namun, di daerah pinggiran, masih banyak kecamatan yang tidak memiliki fasilitas sekolah menengah.
“Di Jawa Barat, masih ada 128 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Memang terbantu oleh sekolah swasta, tetapi ada 33 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri maupun swasta,” ujar Yomanius Untung di Bandung, Minggu, 10 November 2024.
Yomanius Untung: Rata-rata Lama Sekolah Harus Tetap Meningkat Meski APBD Terus Turun
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, DPRD Jawa Barat berencana mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar mengalokasikan anggaran yang lebih besar guna membangun SMA dan SMK di kecamatan yang minim sarana pendidikan.
“Ini akan menjadi prioritas. Tahun ini, kami menganggarkan pembangunan sekolah negeri di kecamatan yang sangat minim sarana pendidikannya, khususnya di wilayah yang sama sekali belum memiliki SMA maupun SMK,” jelas Untung.
Sebagai upaya percepatan, Pemprov Jabar juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pihak swasta untuk memberikan hibah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah baru.
“Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyediakan lahan, sementara bangunannya akan disiapkan oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.
Dengan kolaborasi ini, Untung berharap jumlah SMA dan SMK di daerah-daerah yang membutuhkan dapat bertambah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga kesenjangan akses pendidikan di Jawa Barat bisa diatasi.
