KoranMandala.com – Bentrok antara ojek pangkalan (opang) dan ojek online (ojol) kembali terjadi di Pasir Impun, Kota Bandung, dan hal serupa juga terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat. Menurut Calon Wali Kota Bandung, Haru Suandharu, bentrokan ini merupakan dampak dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Haru menegaskan bahwa akar permasalahan dari bentrok berulang ini adalah kondisi ekonomi yang memaksa kedua kelompok pengemudi bersaing ketat demi mencari nafkah.
“Kita semua sedang menghadapi kondisi yang sulit. Kurangnya lapangan kerja membuat masyarakat harus mencari penghasilan dengan cara apapun, termasuk sebagai pengemudi opang atau ojol,” ujar Haru kepada wartawan di Bandung, Jumat 13 September 2024.
Baca Juga: Tiga Poin Kesepakan Ojol dan Opang Pasir Impun
Peran Pemerintah dan Aparat Keamanan Diperlukan
Haru mengusulkan agar pemerintah bersama aparat keamanan segera mengambil langkah untuk memfasilitasi kesepahaman antara pengemudi opang dan ojol, sehingga bentrokan yang merugikan kedua pihak dapat dihindari.
“Pemerintah dan aparat keamanan bisa memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Semua pihak kan sama-sama mencari rezeki, jadi kita harus memastikan agar Bandung tetap kondusif,” tambahnya.
Menurut Haru, bentrokan di Pasir Impun adalah salah satu contoh dari situasi ekonomi yang sulit dihadapi oleh masyarakat. Baik pengemudi opang maupun ojol, katanya, sama-sama terjebak dalam kondisi yang sulit karena persaingan ketat dalam mendapatkan penumpang.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Untuk meredam ketegangan dalam jangka pendek, Haru menyarankan adanya regulasi yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Regulasi ini diharapkan dapat menjaga kepentingan para pengemudi tanpa mengorbankan hak-hak pengguna transportasi umum.
“Perlu dibuat regulasi yang adil, yang disepakati oleh opang dan ojol agar tidak saling merugikan, namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna transportasi,” katanya.
Lebih lanjut, Haru menyampaikan bahwa solusi jangka menengah dan panjang juga perlu dipikirkan, terutama untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi para pengemudi.
“Pemerintah bisa membantu mereka untuk mendapatkan keterampilan lain di luar profesi pengemudi motor. Misalnya, bisa difasilitasi untuk pelatihan keahlian baru yang lebih menjanjikan di masa depan,” jelas Haru.
