KORANMANDALA.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melangkah lebih jauh dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang modern dan terintegrasi melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Proyek yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia ini menjadi fondasi penting bagi modernisasi data pertanahan nasional, penguatan kepastian hukum, serta percepatan iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Transformasi Besar di Balik Data Spasial
Dalam wawancara bersama Koran Mandala, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (DJSPPR) ATR/BPN, Yoga Suwarna, S.T., M.Eng., menjelaskan bahwa ILASPP bukan sekadar proyek teknis, melainkan upaya sistematis untuk membangun single source of truth bagi data pertanahan dan tata ruang Indonesia.
“Tugas kami di DJSPPR adalah memastikan tersedianya data spasial yang kredibel, khususnya data kadastral yang dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh kementerian kami sendiri. Data ini menjadi penopang empat pilar utama pertanahan: land tenure, land value, land use, dan land development,” ujar Yoga.
Melalui ILASPP, ATR/BPN berupaya memperkuat keempat pilar tersebut dengan data digital yang terintegrasi lintas sektor, sehingga proses administrasi tanah, pengelolaan nilai, dan perencanaan ruang dapat saling terhubung tanpa tumpang tindih.
Dukungan Bank Dunia dan Skala Nasional
ILASPP merupakan proyek berskala nasional dengan pembiayaan lebih dari USD 653 juta atau setara hampir Rp10 triliun, melalui skema pinjaman (loan) dari Bank Dunia yang dijalankan dalam periode lima tahun. Dana tersebut terbagi dalam lima komponen besar, mencakup tata ruang, pengelolaan hak atas tanah, sistem informasi pertanahan, peta dasar skala besar, dan manajemen proyek.
“Kami memegang peran besar pada komponen kedua, yakni integrated multi-purpose cadastre. Targetnya jelas — bagaimana seluruh pendaftaran tanah di Indonesia bisa diselesaikan guna mendukung iklim investasi dan kepastian hukum,” terang Yoga.
Tahun 2025 menjadi fase awal implementasi besar ILASPP, dengan target 680 ribu hektare pengukuran lahan. Jumlah itu akan meningkat signifikan di tahun-tahun berikutnya: 1,6 juta hektare di 2026, 1,5 juta hektare di 2027, dan lebih dari 1 juta hektare pada 2028.
Pelaksanaan proyek akan menggandeng pihak ketiga melalui sistem lelang terbuka, menggunakan kontrak payung yang memastikan efisiensi, kualitas, serta pemerataan pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia.
Integrasi, Akuntabilitas, dan Climate Action
Selain memperkuat data pertanahan, ILASPP juga membawa misi besar lain: mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim (climate action). Data spasial yang dihasilkan akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan lahan, pengendalian alih fungsi ruang, serta kebijakan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.
ATR/BPN Genjot Efektivitas Program ILASPP Lewat Lima Langkah Strategis
“Pinjaman dari Bank Dunia ini bukan semata pembiayaan teknis, tetapi juga bentuk kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan pertanahan Indonesia. Kami memastikan seluruh prosesnya akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Yoga.
ATR/BPN menerapkan sistem pemantauan berbasis indikator kinerja dan audit internal untuk menjamin setiap rupiah dari proyek digunakan secara efektif, serta hasilnya dapat diukur baik dari sisi kualitas data maupun peningkatan layanan publik.
Menopang Transformasi Digital BPN
Melalui ILASPP, BPN juga melakukan reformasi menyeluruh terhadap proses bisnis layanan pertanahan. Pengukuran, pendaftaran, dan validasi kini diarahkan menjadi digital, efisien, dan saling terhubung.
Dalam jangka panjang, sistem ini akan menjadi tulang punggung bagi berbagai inovasi lain seperti Kadaster 3 Dimensi, AI untuk deteksi anomali data, hingga integrasi penuh dengan sistem perencanaan ruang nasional.
“Modernisasi ini bukan hanya tentang mempercepat pekerjaan, tetapi memastikan setiap data tanah memiliki akurasi yang tinggi dan bisa diakses oleh semua pihak yang berwenang,” kata Yoga.
Menuju Era Data Pertanahan Terbuka dan Andal
Melalui ILASPP, pemerintah berambisi menjadikan sistem pertanahan Indonesia lebih transparan, efisien, dan inklusif.
Data yang selama ini tersebar di berbagai unit kini mulai disatukan dalam satu ekosistem digital yang mendukung e-government, investasi hijau, dan pembangunan wilayah berkelanjutan.
MANDALA TALK: Menakar ILASPP dari Sudut Pandang Akademisi Geospasial – Dr.Soni Darmawan
Kementerian ATR/BPN menargetkan bahwa pada akhir periode ILASPP, Indonesia akan memiliki peta dasar pertanahan nasional yang lengkap, terintegrasi, dan siap mendukung kebijakan lintas sektor, dari agraria hingga infrastruktur.
“Kami membangun pondasi untuk masa depan. ILASPP adalah momentum bagi Indonesia menuju sistem pertanahan digital yang kredibel, modern, dan berpihak pada kepastian hak masyarakat,” tutup Yoga Suwarna. (IWK)
