Koran Mandala – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kabupaten Karawang tak sekadar menjadi seremoni tahunan. Di tengah gegap gempita perayaan, momen ini justru menjadi refleksi mendalam bagi insan pers atas kondisi ekosistem media dan profesi wartawan yang kian terhimpit berbagai tantangan.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Hilman Hidayat, dalam sambutannya di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Rabu malam (28/5/2025), membeberkan empat aspek krusial yang tengah mencekik dunia pers: regulasi, bisnis media, organisasi kewartawanan, dan profesionalisme.
Dedi Mulyadi Disebut Abaikan Peran Media, Wartawan Angkat Bicara
“Ekosistem regulasi kini semakin padat dan menekan ruang gerak jurnalis. Banyak aturan yang justru menghambat kebebasan pers,” ujar Hilman dengan nada prihatin.
Lebih mencemaskan, kata Hilman, adalah realitas pahit industri media saat ini. Dalam dua bulan terakhir, sekitar 400–500 wartawan dari media arus utama harus terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ini bukan angka kecil. Kondisi bisnis media kita sudah tidak sehat lagi,” ucapnya.
Di tengah krisis itu, minat generasi muda terhadap profesi wartawan juga terus menyusut. Hilman mengungkapkan bahwa kini lulusan kampus lebih memilih menjadi konten kreator karena dinilai lebih fleksibel dan cepat menghasilkan pendapatan.
“Profesi wartawan dinilai tidak lagi menarik secara ekonomi,” tambahnya.
Tak hanya itu, aspek organisasi wartawan pun jadi sorotan. Hilman menilai munculnya banyak organisasi pers tanpa arah dan standar kualitas semakin membuat ruang profesi ini kabur dan rentan disalahgunakan.
“Dulu, zaman Orde Lama, wartawan tanpa kartu PWI bahkan tidak boleh meliput,” ungkap Hilman menyinggung pentingnya regulasi dan standarisasi organisasi.
Dalam aspek profesionalisme, Hilman mendorong penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan uji kompetensi. “Wartawan harus bisa memilah fakta, menjaga akurasi, dan bertanggung jawab terhadap dampak informasi yang disebarkannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Karawang, Nila Kusuma, menyampaikan bahwa tantangan digitalisasi dan dominasi media sosial juga turut memengaruhi stabilitas profesi wartawan.
“PHK massal wartawan menjadi bukti nyata disrupsi digital. Tapi di Karawang, kami bersyukur kolaborasi antara media, pemerintah, dan swasta masih terjaga,” ujarnya.
Komitmen terhadap peningkatan kualitas jurnalistik pun dibuktikan dengan diluncurkannya Akademi Jurnalistik PWI Karawang. Wadah ini menjadi ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi jurnalis dan humas instansi di tengah gempuran perubahan era media.
“Pemkab Karawang juga mendukung penuh Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bahkan mewajibkan anggotanya mengikuti hingga tingkat utama,” pungkas Nila.
