KoranMandala.com -Pemerintah Provinsi Jawa Barat putar otak menyelesaikan masalah 26.000 pegawai non-ASN yang tak lolos seleksi PPPK. Saat ini, belanja pegawai mencapai 24 persen dari APBD, dan meningkat hingga lebih dari 30 persen jika ditambah tenaga outsourcing.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menilai, pengangkatan puluhan ribu PPPK akan sangat membebani APBD.
“Data terbaru belanja pegawai Pemprov Jawa Barat sudah lebih dari Rp 10 Triliun setahun,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman dalam Rapat Kerja DPD RI dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Senin 20 Januari 2025.
Teh Aanya: Rekrutmen Pegawai Non-ASN Harus Diselesaikan Sesuai UU ASN
Herman mengatakan masalah ini harus diatasi dengan kepala dingin. “Kami harus menghitung dengan cermat agar penyelesaian masalah ini tepat sasaran. Prinsipnya, caina herang laukna beunang,” katanya dalam bahasa Sunda.
Herman menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal.
Menurutnya, Pemprov Jabar harus memastikan penambahan formasi ASN dan PPPK tidak membuat APBD jebol. Diisisi lain penambahan formasi ASN dan PPK harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
