KoranMandala.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun hingga 14,2 persen pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui berbagai program strategis.
“Dalam RPJMN, target per tahun sudah kami tetapkan. Sebagai dasar, prevalensi stunting pada tahun 2025 diproyeksikan berada di angka 18,8 persen. Namun, pada akhir RPJMN, angka tersebut diharapkan turun menjadi 14,2 persen. Artinya, setiap tahun diperlukan penurunan sekitar 1,5 hingga 2 persen,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, saat menghadiri acara di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 18 Januari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Amich dalam kegiatan retreat pejabat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ia juga menyoroti pentingnya strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut.
Tak Terasa, 12 Drakor Viral Ini Usianya Sudah Menginjak 10 Tahun.
Salah satu langkah utama untuk menurunkan prevalensi stunting adalah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini difokuskan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Investasi melalui Makan Bergizi Gratis menjadi kunci karena program ini langsung menyasar kelompok yang memiliki kaitan erat dengan pencegahan dan penurunan stunting,” kata Amich.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya prioritas pemberian asupan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, fase ini merupakan waktu krusial untuk mencegah stunting.
“Pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan atau yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Oleh karena itu, program MBG menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan. Namun, perlu diingat bahwa MBG bukan satu-satunya solusi, melainkan bagian dari langkah terpadu,” jelas Wihaji.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendukung pelaksanaan program-program prioritas, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), yang dicanangkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menambahkan bahwa program MBG merupakan salah satu bentuk proteksi sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
