KoranMandala.com -Forum Rumah Alifa digelar di Pontren Al Istiqomah, Desa Maruyung, Pacet, Kabupaten Bandung, Rabu 15 Januari 2025. Acara ini mengusung tema “Membangun Aksesibilitas untuk Disabilitas yang Mandiri”.
Forum tersebut merupakan inisiatif Keluarga Penyandang Disabilitas Kabupaten Bandung.
Rumah Alifa menjadi pilot project pertama untuk mendukung disabilitas di wilayah ini. Kegiatan ini melibatkan anak-anak istimewa dengan dukungan orang tua hebat di Kabupaten Bandung.
Telkom Indonesia dan Tel-U Perkuat Ketahanan Pangan di Kampung Sorgum Kabupaten Bandung
Acara dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Bupati Bandung, dan Anggota DPRD Jabar. Jajaran organisasi perangkat daerah dan tokoh masyarakat turut berpartisipasi dalam forum ini.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan, disabilitas harus mendapatkan hak setara. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
“Kita harus intervensi anggaran untuk memenuhi hak disabilitas,” kata Kang DS.
Ia mengakui, penerimaan P3K untuk disabilitas belum mencapai target 2 persen.
Bupati juga meminta semua kantor pemerintahan ramah disabilitas. “Ini hak dasar yang harus diwujudkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Ia menugaskan Dinas PUTR untuk membuat aksesibilitas di pusat perkotaan. “Kita akan sesuaikan dengan visi misi lima tahun ke depan,” ujarnya.
Bupati berharap Rumah Alifa menjadi pusat layanan disabilitas se-Kabupaten Bandung. Ia juga menyalurkan bantuan dan mengajak pejabat daerah untuk mendukung Rumah Alifa.
Dadang Supriatna mengusulkan pendirian SLB di kawasan Rumah Alifa. “Rumah ini akan menjadi pilot project dalam pelayanan untuk disabilitas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya lima hal untuk menyukseskan program pemerintah.
Pertama, peningkatan kualitas SDM profesional dan paham digitalisasi.
Kedua, pengelolaan big data untuk memetakan kebutuhan disabilitas.
Ketiga, riset dan kajian untuk mendukung intervensi anggaran yang tepat.
Keempat, pembentukan karakter melalui pendidikan berbasis nilai agama dan budaya.
Kelima, pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk meningkatkan kinerja.
“Pengelolaan hibah harus transparan agar tidak mengurangi kepercayaan publik,” tutupnya.
