Anggota Komisi II Mardani Alisera mengaku sangat menghargai gagasan pak Mahfud. Cuma secara teknis tak mungkin bisa dilakukan. Rekrutmen komisioner itu butuh waktu lama. Sementara pilkada hanya tinggal 4 bulan. Bahkan sampai jadwal pendaftaran (Agustus) hanya tinggal 1 bulan.
Mardani menyebut, DPR ingin seburuk apapun KPU, pilkada harus tetap berjalan, karena itu masa depan bangsa.
Ketua Komisi II, Ahmad Dolly Kurnia, mengaku kalau pergantian seorang komisioner saja mudah karena sudah ada rangking waktu seleksi tahun 2022.
Tinggal melihat nomor urut berikutnya. Kabarnya no urut 8 sudah meninggal. Tinggal memeriksa norut 9 dst.
Tapi DPR tidak bisa bergerak karena Kepres pemberhentian HA belum ada.
Sampai senin 8 Juli, Keppres itu belum keluar. Menurut presiden Jokowi, berkasnya belum sampai di mejanya.
Berbeda dengan Mahfud, Jokowi menganggap KPU sudah berhasil melaksanakan pileg dan pilpres dengan baik. Tidak ada masalah. Artinya presiden menganggap tidak perlu mengganti seluruh komisioner yang ada.
Feri Amsori menanggap sikap presiden itu, sok pasti begitu. Soalnya Jokowi masih ada kepentingan untuk dinasti keluarga. Masih ada Kaesang dan Boby Nasution yang belum punya kepastian.
Dan (kata Feri), mereka, seperti HA, masih bisa diutak atik.
Tapi berbeda dengan Jokowi, ada banyak orang menilai, pemilu kali ini adalah yang terburuk sepanjang era reformasi.
Alamaaaak !!!.*
