KORANMANDALA.COM – Ridwan Kamil alias kang Emil punya senjata ampuh.
Ibarat keris bertuah buatan Mpu Gandring zaman kerajaan Singosari di Malang Jawa Timur ( 1222-1292).
Keris buatan Mpu itu konon sekali Jes orang langsung terkapar dan metong. Keris itu konon jadi senjata makan tuan.
Ken Arok yang memesan keris itu dari Mpu Gandring, dan tujuh keturunannya mati diujung senjata terbuat dari logam itu. Juga pembuatnya sendiri Mpu Gandring.
Nah Ridwan Kamil yang mendapat tugas sebagai ketua TKN Prabowo Gibran di Jawa Barat menjadikan isu pemekaran wilayah di Jawa Barat sebagai senjata ampuh.
Emil tahu bahwa pemekaran beberapa kabupaten/kota sangat didambakan masyarakat beberapa kabupaten di Jawa Barat.
Ketika Sabtu 2 Desember 23 lalu hadir dalam temu Konsolidasi Tokoh Agama-Masyarakat di Lapangan Prima Jasa Exhibition Center kota Tasikmalaya, Emil “menusuk” masyarakat dengan senjata itu.
Katanya pak Prabowo sudah paham dan setuju pemekaran kabupaten Tasikmalaya Selatan, Garut Selatan dan Garut Utara.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta agar mensukseskan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Sangat mungkin janji itu membuat klepek-klepek masyarakat di kabupaten itu.
Oke kami coblos pasangan capres no urut 2. Jossss.
Sebenarnya masyarakat kabupaten Tasikmalaya Selatan, Garut Selatan dan Garut Utara serta beberapa kabupaten lain di Jawa Barat seperti Cianjur Selatan, Sukabumi Utara dan Bogor Barat sudah sejak tahun 2009 berjuang untuk pemekaran itu.
Dan Emil yang berpasangan dengan Uu Ruzanul Ulum dalam Pilgub Jabar 2018 sempat menjual isu itu dengan menjanjikan akan memekarkan beberapa kabupaten di Jawa Barat.
Ketika terpilih dan menjadi gubernur, Emil memang sudah sempat berusaha membayar utangnya itu.
Ada beberapa daerah yang sudah diusulkan ke pusat untuk jadi daerah otonomi baru. Emil berharap setidaknya ada 10 DOB di Jawa Barat.
Alasannya cukup rasional. Jawa Barat dengan penduduk sekitar 50 juta hanya memiliki 27 Daerah kabupaten/kota. Jomplang dan tidak imbang, misalnya dibanding dengan Jawa Timur yang berpenduduk hanya 40 juta tetapi punya 38 daerah otonom kabupaten/kota.
Tapi sayang, usaha itu terganjal moratorium (penundaan sementara) yang dicanangkan zaman presiden SBY tahun 2010. Kebijakan yang tidak berdasar UU itu bertahan sampai sekarang.
Wakil presiden Ma’ruf Amin (kerena ex-oficio) sebagai ketua Dewan Pertimbangan Daerah Otonom Baru, menyebut moratorium itu belum bisa dibuka.
Alasannya pertama, dari 185 kabupaten) kota baru yang sudah disyahkan antara tahun 1999 sampai 2005 (pasca reformasi) 85 persen belum berkembang dan masih dibiayai pemerintah pusat.
Yang kedua pemerintah (pusat) tidak memiliki cukup dana untuk membiayai DOB itu.
Sekarang menurut informasi ada 327 usulan pembentukan DOB yang macet di meja Mendagri.
Jika sekarang ujug ujug Prabowo menjanjikan siap memekarkan Daerah Otonom Baru, tak jelas hitung hitungannya. Jangan-jangan cuma janji kampanye doang. PHP bukan mustahil.
Sekarang kan banyak orang sedang berjualan kecap. Semua nomor satu.
Lalu apa jaminannya kang Emil ? Jangan Asbun ah nanti rakyat marah lho.- ***
