Opini

ULAH SIAPA ?

Oleh: Widi Garibaldi

Kendati telah berlangsung sejak tahun yang lalu, penyadapan tanpa prosedur resmi dan tak ada kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap Presiden RI  dan tokoh-tokoh penting lainnya di negari ini, baru menjadi jelas duduk persoalannya di hari-hari terakhir, bulan Oktober yang baru lalu.

Publik sendiri dengan penuh tanda tanya menerima informasi mengenai penyadapan illegal itu dari Bareskrim Polri tanggal 3 November ini.

Tanda tanya semakin membesar di benak masyarakat, ketika pihak Bareskrim menerangkan bahwa yang melakukan penyadapan gelap itu justru adalah mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sendiri.

Bersama anak buahnya, dua jenderal polisi lainnya yakni Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.

Jenderal Polisi Listyo Sigit yang menyandang bintang empat itu sudah sejak Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7. diangkat sebagai Kapolri.

Jadi sudah lebih dari 5 tahun, karena dia menduduki jabatan yang amat strategis itu sejak tanggal 27 Januari 2021.Maklum, mereka sudah saling kenal sejak Joko Widodo jadi walikota Solo dan kemudian Listyo menjadi ajudan ketika Jokowi menjadi Presiden.

Perbuatan makar ?

Oleh karena yang menjadi obyek penyadapan adalah seorang Presiden, tidaklah mengada ada kalau Mensesneg kemudian dalam konferensi persnya menyatakan bahwa perbuatan itu adalah makar.

Maklum, Presiden itu adalah seorang kepala negara.Sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Jadi siapapun yang “menginteli” Kepala Negara, pastilah ingin mengetahui rahasia pemerintahan dan rahasia negara untuk digunaan menunaikan misi tertentu.

Oleh karena hingga kini belum juga ada penjelasan tuntas mengenai penyadapan tersebut,tidaklah dapat disalahkan kalau kemudian berkembang hasil analisis liar mengenai apa yang terjadi.

Kedekatan mantan Kapolri itu dengan Presiden le-7 RI dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan untuk apa dan siapa mantan Kapolri itu “sampai hati” melakukan penyadapan terhadap Presidennya sendiri ?.

Analisis mayarakat semakin berkembang liar ketika mengetahui bahwa hubungan telepon Wakil Presiden Gibran, yang  nota bene putera sulung Presiden ke-7 RI itu tidak termasuk obyek yang disadap.

Nah, tentu ada hubungannya dengan kursi RI-1 sebelum tahun 2029 yad. Begitu masyarakat mereka-reka kemana penyadapan yang menggemparkan itu berujung.

Di samping ujung cerita penyadapan rekaan sebagian masyarakat itu, ada pula yang memperkirakan bahwa penyadapan  terjadi karena ulahnya para jenderal itu saja. Soalnya, mumpung punya kuasa memakai sistem server LIMS ( Lawful Interception Management System) yang dipunyai negara.

Apalagi negara ini belum punya undang-undang anti penyadapan. Jadi bebas mau melakukan apapun, begitu mungkin pikir para penyadap tadi.

Rupanya mereka lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah “tidur”. Tiba-tiba saja Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik menjadi Kapolri yang baru.Baginya,mantan atasan bukan penghalang untuk bertindak yang benar***

Share