LANGSUNG TAK LANGSUNG

Oleh: Widi Garibaldi

Pemilihan langsung, tanpa melalui lembaga lain, yang mulai bergulir sejak 2005 dinilai sebagai metode pemilihan terbaik karena Pemilih dapat menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Jadi paling demokratis. 

Itukah sebabnya pemilihan langsung itu membuahkan hasil terbaik ? Belum tentu juga. Ternyata, banyak Pemilih yang kecele karena hasil pemilihan langsung yang lalu, jauh panggang dari api.

Banyak di antara Pemilih menjatuhkan pilihan kepada seseorang yang dianggapnya sudah akrab, karena hampir setiap menit lalu lalang di layar kaca. Ternyata, usai pemilihan, sang Presenter, Pelawak, Penyanyi tak patut dijadikan Wakil Rakyat karena ternyata hanya memperjuangkan kepentingan sendiri.

Di balik itu, sampai kini, tak kurang dari 19 Kepala Daerah di tingkat Provinsi, alias Gubernur yang terpaksa sudah harus menjadi penghuni Sukamiskin, karena mereka lebih suka kaya daripada harus memikirkan nasib pemilihnya.

Abdullah Puteh, sebagai Gubernur pertama yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Meja Hijau, sampai hati mengorbankan dana Pendidikan untuk dapat membeli Helikopter buatan Rusia agar terhindar dari perjalanan darat yang dinilainya kurang aman.

Bukan hanya Gubernur yang tak menabukan perbuatan durjana itu. Paling sedikit 361 Kepala Daerah melakukannya. Ya Bupati, ya Walikota. Bahkan ada yang baru hitungan bulan duduk di singgasana idamannya, sudah melakukan perbuatan yang menjadi musuh negara itu.

Mengapa begitu ? Karena mereka harus segera mengembalikan pinjaman yang dibutuhkan untuk membayar “uang mahar” kepada partai politik pengusung. Di balik itu, pinjaman juga dibutuhkan untuk membeli suara Pemilih. Dihitung per kepala memang tak seberapa.

Cukup sekantong “bansos” berisi beras dan minyak goreng. Ditambah amplop berisi lembaran-lembaran bergambar Proklamator, biaya untuk “membeli” suara itu tentu saja tak sedikit.

Memang sulit menjamin hasil yang diidamkan manakala hak suara yang dimiliki oleh tak kurang dari 60 % dari hampir 205 juta Pemilih  itu tak dilakukan. Itulah antara lain hasil yang diperoleh dari Pilkada-pilkada yang lalu.

Melalui DPRD ?

Adalah Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang pertama kali melontarkan kehendak agar pilkada yang akan datang tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi cukup liwat DPRD saja.

Keinginan Bahlil langsung disambut oleh partai-partai lainnya. Presiden Prabowo juga mengamininya dengan alasan biaya pemilihan liwat lembaga legislatif itu pasti akan lebih irit.

Benarkah ? Belum tentu juga. Bahkan mungkin lebih. Yang pasti, money politic yang lumrah terjadi dalam pemilihan langsung, tidak dengan sendirinya dapat dihindari. Tetapi, pasangan kepala daerah terpilih, Gubernur, Bupati atau Walikota terpilih pasti dapat diatur oleh para Legislator yang menguasai mayoritas kursi di Lembaga terhormat itu.

Nah, pasangan kepala daerah terpilih, pertama-tama tentu akan memperjuangkan tercapainya tujuan koalisi partai pendukungnya. Akan halnya nasib rakyat sebagai pemilih ?

Nanti dulu !***