Ketika Pemerintah Absen Menghormati Dewi Sartika: Sebuah Catatan Moral

Oleh: Iwan Kurniawan

Sebagai Sekretaris Yayasan AWIKA—lembaga yang mewakili keluarga besar ahli waris Raden Dewi Sartika—saya memiliki kesempatan untuk secara langsung mendampingi dua kegiatan peringatan hari lahir Dewi Sartika pada 4 Desember 2025. Dua kegiatan yang seharusnya menjadi momen kehormatan, edukasi publik, dan penguatan memori kolektif mengenai kontribusi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah pendidikan Indonesia.

Namun kenyataan di lapangan sungguh menimbulkan keprihatinan mendalam. Dua kegiatan peringatan pada tanggal 4 Desember 2025 itu berlangsung tanpa kehadiran satu pun unsur pemerintah, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, dinas, maupun pimpinan daerah. Padahal, Dewi Sartika adalah pelopor pendidikan perempuan Indonesia, tokoh nasional yang dilahirkan dan berkarya di Kota Bandung, serta sosok yang tercatat dalam sejarah bangsa dengan gelar Pahlawan Nasional.

Ketidakhadiran pemerintah bukan semata persoalan administratif. Ini adalah persoalan moral, tanggung jawab sosial, dan komitmen negara terhadap pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. Ketika negara absen dalam penghormatan kepada pendiri bangsa, maka yang hilang bukan hanya sebuah seremoni, tetapi pesan moral yang seharusnya diwariskan kepada generasi muda.

Nestapa Dewi Sartika yang Tak Pernah Dirayakan Bandung

Peringatan yang Berdiri di Pundak Masyarakat, Bukan Pemerintah

Kegiatan peringatan pertama dilaksanakan di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, digagas oleh KADAMAS (Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda). Acara sederhana penuh makna dan simbolik ini berupa pembersihan tugu dan patung dada Dewi Sartika di area taman, serta doa bersama. Semuanya dikerjakan mandiri oleh masyarakat, komunitas, pelajar, pendidik, dan keluarga besar Dewi Sartika melalui Yayasan AWIKA.

Namun di tengah upaya masyarakat ini, pemerintah daerah tidak hadir. Tidak ada sambutan, tidak ada perwakilan, bahkan tidak ada satu pun unsur pimpinan maupun kewilayahan yang datang. Padahal acara berlangsung di lingkungan Balai Kota, sebuah kawasan yang menjadi pusat administrasi pemerintahan Bandung.

Kegiatan kedua berlangsung di Makam Para Boepati Bandung, Jl. Karanganyar, tempat Dewi Sartika dimakamkan. Kegiatan yang diinisiasi PASI  ini dihadiri organisasi perempuan seperti GPP, guru, dan murid dari sekolah Pasundan 1 dan Sekolah Swasta Dewi Sartika. Namun lagi-lagi, tidak terlihat kehadiran unsur pemerintah daerah dari tingkat mana pun.

Tokoh masyarakat Jawa Barat, Ceu Popong, datang secara pribadi setelah acara selesai. Kehadiran beliau patut diapresiasi. Namun sebagai kunjungan personal, kehadiran tersebut tidak bisa mewakili absennya pemerintah sebagai institusi.

Dari dua rangkaian kegiatan tersebut, terlihat jelas satu hal: yang mengingat Dewi Sartika adalah masyarakat; yang absen adalah pemerintah.

Komunitas dan Keluarga Besar Pahlawan Gelar Peringatan Hari Lahir Dewi Sartika di Bandung

Tanggung Jawab Moral yang Hilang dari Institusi Publik

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Kalimat ini sering diucapkan, tetapi tidak selalu dilaksanakan. Dalam konteks peringatan Dewi Sartika tahun ini, ketidakhadiran pemerintah memberikan pesan yang mengganggu: bahwa warisan sejarah bukan prioritas, dan bahwa sentuhan moral dalam kepemimpinan publik mulai terkikis.

Padahal dasar moral dan sosial bagi pemerintah untuk hadir sangat kuat.

Pertama, Dewi Sartika adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri Bandung. Beliau bukan hanya berkiprah di kota ini, tetapi menghabiskan hidupnya untuk membangun pondasi pendidikan bagi perempuan pribumi jauh sebelum sistem pendidikan nasional berdiri. Kehadiran pemerintah dalam setiap peringatan bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk penghormatan kota kepada ibu pendidikannya sendiri.

Kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga memori kolektif generasi muda. Dalam dunia pendidikan modern, sejarah bukan hanya halaman buku pelajaran, tetapi alat membentuk karakter. Ketika pemerintah tidak hadir di kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelestarian nilai nasionalisme, maka generasi muda kehilangan contoh penting tentang bagaimana negara menghormati para peletak dasar peradabannya.

Ketiga, kehadiran pemerintah adalah simbol komitmen terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan tokoh bangsa. Nilai seperti literasi, pendidikan, kesetaraan gender, keberanian, dan pengabdian adalah nilai yang diperjuangkan Dewi Sartika. Ketika pemerintah absen, negara kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa nilai itu tetap relevan dan terus diperjuangkan.

Keempat, warisan kepahlawanan tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat dan keluarga. Yayasan AWIKA bersama komunitas mungkin mampu menjaga ingatan dan nilai perjuangan Dewi Sartika, tetapi tanggung jawab negara lebih besar. Negara seharusnya hadir untuk memastikan bahwa warisan itu dituangkan dalam kebijakan, program, kurikulum pendidikan, serta ruang-ruang publik yang dirawat dan dihormati.

Justru pada titik inilah ketidakhadiran pemerintah terasa sebagai kelalaian moral. Sebab pemerintahan modern bukan hanya bertugas mengurus administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akar sejarah dan identitas.

Pencipta Lagu Himne Raden Dewi Sartika Ungkap Proses Kreatif dan Pesan yang Ingin Disampaikan

Sebuah Ajakan yang Tidak Menggurui: Mari Hadir, Bukan Sekadar Menyaksikan

Tulisan ini adalah refleksi dan ajakan. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Jawa Barat tentu memiliki kesibukan, agenda, dan prioritas. Tetapi, menghadiri peringatan pahlawan bukanlah soal protokol; itu adalah soal komitmen nilai.

Kami di Yayasan AWIKA hanya berharap pemerintah hadir sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral kepada sejarah bangsa.

Ketidakhadiran pemerintah mungkin tidak melanggar hukum. Tetapi ketidakhadiran itu jelas meninggalkan celah dalam etika kepemimpinan publik.

Dewi Sartika masih dihormati oleh rakyatnya.
Anak-anak sekolah masih datang.
Organisasi perempuan masih peduli.
Komunitas budaya masih menjaga.
Keluarga besar masih merawat.

Yang absen hanya mereka yang selayaknya hadir sebagai wakil negara.

Pada akhirnya, tulisan ini adalah pengingat sederhana:
Bahwa sejarah tidak meminta banyak, hanya minta diingat.
Dan kepahlawanan tidak meminta penghargaan besar, hanya minta dihormati.

Semoga tahun-tahun mendatang, peringatan Dewi Sartika bukan lagi menjadi agenda masyarakat semata, tetapi menjadi agenda bersama antara masyarakat dan pemerintah—sebagaimana seharusnya penghormatan terhadap seorang pahlawan bangsa dilakukan.

Penulis adalah Sekretaris Yayasan Ahli Waris Raden Dewi Sartika dan Agah Kandoeroean Soeriawinata (AWIKA)