Oleh:
Syafril Sjofyan
Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78
Dalam kajian dan diskusi evaluasi satu semester kabinet Merah Putih, FTA menyajikan analisis, membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Secara khusus FTA membatasi ruang lingkup evaluasi kajian dan diskusi dalam 4 bidang yang dianggap sangat krusial dalam menentukan keadaan dan keberadaan bangsa dan negara kedepannya, yakni Hukum & HAM, Politik, Ekonomi dan Pertahanan dan Keamanan
Evaluasi kajian kualitatif melalui diskusi dilakukan secara maraton dari tanggal 15 – 26 Maret 2025. Para pakar dengan keahlian di bidangnya adalah; Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil, Ph.D., Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Dr. Anthony Budiawan, MBA, CMA, Dr. Ir. Marwan Batubara, MSc, Dr. Slamet Ginting, S.IP, MSc, Dr. Feri Amsari, S.H, M.H, LL.M, Dr. Anton Permana, S.IP, M.H
Diskusi secara daring dihadiri oleh diaspora dari beberapa negara seperti, USA, Jerman, Swiss, Canada, Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, UAE. Turut hadir pula koordinator FTA dari berbagai Provinsi di Indonesia. Evaluasi juga menggunakan metode kuantitatif untuk memperkuat hasil evaluasi kualitatif. Survei dilakukan dengan memberi kuesioner/angket kepada masyarakat luas melalui jaringan FTA yang tersebar di 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia, dari tanggal 1 – 4 Mei 2025.
Dari 16 belas kajian penulis hanya menyoroti satu kajian tentang kinerja dan prestasi POLRI, yang dinilai sangat buruk. Perlu menjadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk dibenahi. Hasil survei kinerja dan prestasi POLRI menunjukkan 62.5% tidak baik, 28.4% kurang baik, sisa 9% terbagi untuk sangat baik, baik dan tidak tahu, memberi konfirmasi agar POLRI segera dibenahi dan Kapolri harus segera diganti.
Bahkan lima teratas hasil angket FTA tentang Lembaga Setingkat Kementerian yang harus di Reshuffle adalah Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sorotan terhadap Polri menyumbang point yang secara keseluruhan evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto, dalam satu semester pertama nilai rapor merah atau 5 dari total 10 angka tertinggi.
Sekarang sangat disayangkan secara kasat mata POLRI “terlalu berpihak” kepada mantan Presiden Jokowi, memberikan “keistimewaan berlebih” tidak menggunakan unsur penting equality before the law, baik dalam pemeriksaan Jokowi sebagai terlapor yang di adukan oleh TPUA di markas besar Polri. Secara sekonyong-konyong POLRI menghentikan perkara aduan secara subjektif, melalui kajian hasil Puslapor POLRI yang dilakukan secara tidak transparan.
Dalam penyampaian hasil Bareskrim POLRI juga tidak memperlihatkan ijazah Jokowi maupun ijazah pembanding, jika ijazah tersebut diperlihatkan POLRI akan dinilai membuka diri untuk bisa di challenge/ uji tantangan secara independen oleh kalangan ahli. Sepertinya POLRI “sangat kuatir” jika menampilkan Ijazah Jokowi yang diuji, kemudian diuji oleh pihak ahli lain termasuk ahli forensik dari luar negeri. Supaya hasil benar-benar objektif.
POLRI seperti tidak peduli adanya distrust atau ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja dan prestasi Polri selama ini, yang dinilai sangat buruk seperti tergambar dari evaluasi FTA pada satu semester pemerintahan Prabowo. Dengan sikap tertutup yang diperagakan POLRI menambah ketidakpercayaan masyarakat, bahkan menurut hemat penulis sikap POLRI tersebut menjadi “bahan tertawaan” di kalangan akademisi baik didalam maupun diluar negeri. Akan semakin buruk wajah POLRI. Sebaiknya Presiden Prabowo segera membersihkan POLRI dari unsur pengaruh negatif mantan Presiden Jokowi.
