Oleh: Sri Mulyono
SekJend Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN)
Bicara efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga mencapai RP 256,1 Trilyun dan dana transfer ke daerah mencapai 50,59 Trilyun. Presiden Prabowo sangat paham bahwa selama ini kebocoran APBN mencapai 30% lebih. Selain itu cukup banyak pos anggaran konyol dan dan ugal ugalan yg menghamburkan keuangan negara. Jadi jika ada efisiensi di sejumlah kementerian/lembaga n transfer daerah program program pembangunan akan tetap jalan.
Namun demikian sebenarnya ada anggaran cukup besar dan Kontinyu yang bisa diambil oleh pemerintah yakni Cicilan Hutang Obligor BLBI sebesar Rp 80 Trilyun setiap tahun yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 sampai 2033 mendatang. Logikanya sederhana yang punya hutang adalah para obligor BLBI tapi mengapa Negara (rakyat) yang membayar hutangnya ??!! Konyol kan ??!!
Rakyat yang sudah menderita akibat kejahatan para obligor justru dibebani lagi wajib membayar hutang mereka sebesar Rp 1000 trilyun lebih yg dicicil Rp 80 trilyun setiap tahun selama 34 tahun. Para obligor ini kebal hukum, penjahat yg selalu dilindungi dan dimanjakan oleh pemangku kekuasaan karena kekayaan mereka mampu membeli segalanya.
Jika presiden Prabowo ingin membuat dan mewariskan sejarah baru (legacy)“ Indonesia Bersih, Jujur dan berkah “ bisa dimulai dari sini. Rakyat pasti akan mendukung penuh.
Pertanyaanya, apakah pemerintahan Presiden Prabowo mau dan dan mampu melakukan hal tersebut ?karena para obligor BLBI adalah para konglomerat penguasa ekonomi dan politik Indonesia.
Jika Presiden Prabowo mau dan mampu memaksa para obligor BLBI untuk membayar cicilan sebesar 80 trilyun pertahun selama 8 tahun mendatang maka sangat jelas Pemerintah efisien anggaran 680 trilyun. Sekali lagi Pertanyaannya opo wani, opo iso ?
