Oleh: Toddy Ardiansyah Prabu
Ketum Forum Rakyat Indonesia Unggul
Indonesia memiliki sejarah mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen atau lebih, seperti yang pernah terjadi pada 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995. Namun, belakangan ini, ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Stagnasi ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya sektor manufaktur yang tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, manufaktur pernah menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi sebesar 24 persen terhadap PDB di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun kini menyusut menjadi 18 persen di era Presiden Joko Widodo.
Pertanyaannya, bagaimana pemerintahan mendatang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dapat mewujudkan target ambisius ini?
Kebijakan Populis dalam 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Memperkuat Industri Manufaktur dan Investasi Internasional
Kunci mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen terletak pada revitalisasi sektor manufaktur dan menarik investasi asing. Pemerintah harus fokus pada transfer teknologi dari investor global sambil mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memanfaatkan diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pengembangan industri strategis nasional.
Langkah ini tidak hanya akan menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian industri dalam berbagai sektor. Indonesia harus mampu menawarkan insentif pajak yang kompetitif dan memberikan kepastian hukum kepada investor, serta menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional.
Pembangunan Politik Stabil sebagai Fondasi Ekonomi
Stabilitas politik yang demokratis adalah prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Pemerintahan yang stabil mampu membangun kepercayaan internasional dan menarik investasi yang luas. Namun, untuk itu, diperlukan pemimpin visioner yang memiliki keberanian untuk melawan korupsi dan memastikan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Salah satu tantangan terbesar adalah mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang cenderung eksploitasi. Kita membutuhkan kebijakan yang out of the box dengan memanfaatkan potensi komoditas lain dan memperkuat jalur perdagangan internasional. Misalnya, Kota Batam harus dipersiapkan sebagai pelabuhan kelas dunia yang mampu bersaing dengan Singapura. Langkah ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, cukup untuk membayar utang nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penegakan Hukum dan Meritokrasi: Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi
Tidak ada negara maju tanpa sistem meritokrasi yang kuat. Indonesia perlu mereformasi sistem hukumnya untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Revisi undang-undang seperti UU Tipikor, KUHP, KUHAP, dan UU Perampasan Aset harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, serta peningkatan remunerasi di sektor kehakiman, akan menciptakan sistem yang adil dan transparan.
Selain itu, ruang demokrasi yang sehat bagi media harus dijamin agar sistem checks and balances dalam demokrasi tetap terjaga. Dengan demikian, pemerintah akan terus berada dalam pengawasan publik untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Indonesia Emas 2045: Jalan Menuju Kemajuan
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar mimpi, tetapi tujuan yang dapat dicapai dengan strategi yang tepat. Dengan mengedepankan stabilitas politik, memperkuat sektor manufaktur, menarik investasi, dan menegakkan hukum secara tegas, Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi negara maju dan unggul pada 2045.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Pemimpin yang mampu memetakan kepentingan nasional dengan jelas, mengintegrasikan semua potensi bangsa, dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua.
