Oleh: Agung Suryamal, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Korwil DKI, Jabar, Banten sekaligus Ketua (Carateker) KADIN Jabar
Tahun 2024 telah menjadi masa penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Selama lima bulan berturut-turut, Indonesia mengalami deflasi yang menyebabkan banyak industri manufaktor dan sektor bisnis lain gulung tikar, angka pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat turun. Fenomena ini bahkan menurunkan jutaan kelas menengah menjadi rentan miskin.
Di tengah kondisi menantang tersebut, para pengusaha kini menaruh harapan pada pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa perubahan signifikan di tahun-tahun mendatang. Tantangan yang dihadapi keduanya tidaklah ringan, terutama dengan beban utang pemerintah yang mencapai Rp8.770 triliun pada akhir 2024, termasuk bunga utang sebesar Rp498,96 triliun dan pokok utang Rp800 triliun yang jatuh tempo di tahun 2025.
Selain itu, berbagai program besar yang dijanjikan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp71 triliun dan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Di sisi lain, realisasi pendapatan pajak hingga November 2024 baru mencapai Rp1.688 Trilun atau 84,9%, dari target, Penerimaan PPN dan PPnBM Rp 707, 86 Triliun tahun. Atau sekitar 87 persen dari target Rp 811 Triliun.
Pendapatan negara keseluruhan hingga akhir november 2024 baru mencapai 2.492 Triliun dari Rp 2.802 Triliun atau baru 89 persen dari target awal. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya shortfall pendapatan yang bisa memengaruhi pembiayaan program-program prioritas pemerintah.
Meski demikian, para pengusaha percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat dan inovatif, pemerintah mampu mengatasi tantangan tersebut dan membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik di tahun 2025. Berikut adalah beberapa harapan dari dunia usaha untuk pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%
Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5% adalah prioritas. Target tinggi pertumbuhan hingga 8% harus diiringi dengan kebijakan strategis yang mendorong investasi, daya saing, dan ekspor.
2. Stabilitas Inflasi dan Harga Pangan
Kestabilan harga pangan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan distribusi yang lancar, terutama pada komoditas pangan strategis.
3. Suku Bunga Kompetitif
Stabilitas suku bunga di bawah dua digit agar UMKM bisa leluasa menjalankan usahanya dan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
4. Peningkatan Kualitas SDM
Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas. Dunia usaha siap berkontribusi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja melalui program kolaboratif.
5. Kemitraan dalam Program Sosial
Program Makan Bergizi Gratis, salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, membutuhkan dukungan dunia usaha. Kolaborasi dalam pendanaan dan pelaksanaan program dapat membantu memastikan keberhasilan inisiatif ini.
6. Kenaikan PPn 12% mudah-mudahan tidak berdampak besar terhadap inflasi
Di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina, konflik di Palestina dan Suriah, serta ketegangan China-Taiwan, Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonominya. Dunia usaha berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan terobosan kebijakan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Para pengusaha percaya bahwa dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat menghadapi tantangan yang ada dan kembali meraih kejayaan ekonominya.
