Oleh: Dr. H. Ferry Kurnia Rizkiyansyah Wakil Ketua Umum DPP Perindo
Tahun 2024 menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia. Sebagai tahun politik, tantangan-tantangan besar muncul, mulai dari praktik moral hazard hingga tekanan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Di penghujung tahun, refleksi mendalam menjadi kebutuhan untuk menata langkah ke depan.
Tahun Politik dan Tantangan Moral Hazard
Tahun politik selalu memicu praktik-praktik tidak sehat seperti politik transaksional, politik uang, hingga penyalahgunaan bantuan sosial. Nilai-nilai kejujuran kerap menjadi korban, sementara rakyat—terutama kelompok rentan—dirugikan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Solusi pertama adalah memperketat transparansi pendanaan kampanye. Publik harus diberi akses luas untuk memantau sumber dana kampanye guna meminimalkan penyimpangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas oleh KPU, Bawaslu, dan aparat harus menjadi prioritas. Di sisi lain, pendidikan politik kepada pemilih penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan mandiri.
Mendesain Ulang Sistem Pemilu
Sistem pemilu yang ada saat ini sering menimbulkan perdebatan. Keserentakan pemilu, desain daerah pemilihan (dapil) yang kurang representatif, dan ambang batas presiden menjadi isu utama.
Perlukah Reformasi?
Pemilu nasional dan daerah perlu dipisahkan untuk mengurangi beban logistik dan meningkatkan fokus pemilih. Selain itu, desain dapil harus melibatkan pakar independen agar representasi lebih proporsional. Ambang batas pencalonan presiden juga perlu diturunkan untuk membuka ruang bagi kandidat alternatif.
Namun, wacana mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika benar diterapkan, mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan politik transaksional.
Hukum sebagai Panglima Demokrasi
Penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar. Lemahnya hukuman terhadap pelaku korupsi mencederai kepercayaan publik.
Bagaimana Mengatasinya?
Hukuman maksimal bagi koruptor harus diterapkan, termasuk penyitaan aset untuk memulihkan kerugian negara. KPK, Kejaksaan, dan Polri memerlukan dukungan penuh untuk menindak kasus korupsi secara tegas. Di sisi lain, edukasi hukum kepada masyarakat harus digencarkan agar rakyat memahami hak dan kewajiban mereka.
Tantangan Ekonomi dan Kebijakan Pajak
Rendahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan berat, diperparah oleh kenaikan PPN hingga 12%. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat kecil.
Apa Solusinya?
Subsidi harus tepat sasaran, terutama bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal pada sektor produktif untuk menciptakan lapangan kerja. Kenaikan PPN sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil.
Penguatan Etika Moral dan Pendidikan Politik
Tahun 2025 menuntut penguatan etika moral dan pendidikan politik. Krisis moral di kalangan elite politik dan rendahnya pendidikan politik masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Harapan ke Depan
Partai politik harus memimpin dengan teladan, menerapkan rekrutmen berbasis integritas dan kompetensi. Pemerintah dan lembaga masyarakat juga perlu memperbanyak program pendidikan politik untuk menciptakan masyarakat yang rasional dan kritis.
Tahun 2024 adalah cerminan tantangan dan peluang. Dengan langkah konkret dan komitmen bersama, Indonesia dapat memasuki 2025 dengan demokrasi yang lebih sehat dan kuat.
