Ilustrasi keamanan siber
KORAN MANDALA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai mendesak untuk memperkuat perlindungan infrastruktur nasional.
Regulasi tersebut dibutuhkan untuk mengatasi tata kelola keamanan siber Indonesia yang masih terfragmentasi dan berjalan secara sektoral.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K., menilai belum adanya payung hukum yang komprehensif membuat upaya perlindungan ruang digital nasional belum terintegrasi. Padahal, ketergantungan berbagai sektor terhadap teknologi digital terus meningkat.
Menurut Ardi, persoalan keamanan siber tidak lagi sebatas ancaman pencurian data, kejahatan digital, maupun aktivitas spionase. Gangguan pada sistem teknologi juga berpotensi berdampak langsung terhadap layanan publik, stabilitas ekonomi, hingga keselamatan masyarakat.
“Lanskap regulasi keamanan siber Indonesia masih terfragmentasi dan sektoral. Pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung berhenti pada kepatuhan administratif, belum sepenuhnya berorientasi pada ketahanan operasional,” ujarnya.
Ia menilai, pengesahan RUU KKS diperlukan untuk menyatukan tata kelola keamanan siber nasional, termasuk memperjelas koordinasi dan komando ketika terjadi insiden yang berdampak lintas sektor.
“RUU KKS menjadi penting untuk mengurangi ego sektoral melalui komando yang terpusat. Kita perlu beralih dari sekadar kepatuhan administratif menuju ketahanan operasional,” kata Ardi.
Ardi mengingatkan, infrastruktur strategis seperti energi, kelistrikan, transportasi, dan penerbangan semakin bergantung pada sistem digital. Ketika salah satu sistem mengalami gangguan, dampaknya dapat merambat ke sektor lain, terutama jika tidak tersedia mekanisme pengamanan dan pemulihan yang memadai.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memetakan ketergantungan teknologi pada infrastruktur kritis, termasuk penggunaan perangkat lunak dan layanan pihak ketiga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah menerapkan Software Bill of Materials (SBOM) untuk mengidentifikasi komponen perangkat lunak serta potensi kerentanan dari pustaka pihak ketiga maupun sumber terbuka.
Selain itu, Ardi menekankan pentingnya penerapan sistem multi-cloud, pendekatan Zero Trust, serta perlindungan terhadap integrasi teknologi informasi (IT) dan teknologi operasional (OT), termasuk sistem kendali industri seperti SCADA dan DCS.
Ia juga mendorong agar standar internasional, seperti IEC 62443 untuk keamanan otomasi industri dan ISO 27019 untuk sektor energi, diintegrasikan ke dalam regulasi nasional yang mengikat.
“Perlindungan infrastruktur kritis tidak cukup hanya mengandalkan prosedur di atas kertas. Harus ada sistem yang mampu tetap beroperasi ketika jaringan utama terganggu, termasuk kanal komunikasi alternatif yang tidak bergantung pada internet publik,” tuturnya.
Ardi menambahkan, penguatan regulasi perlu dibarengi kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas keamanan siber. Menurutnya, ketahanan digital merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan layanan publik dan kepentingan nasional.
“Ketahanan dan kedaulatan digital harus menjadi fondasi keberlangsungan negara. Karena itu, diperlukan kerja bersama antara regulator, industri, dan komunitas keamanan siber,” pungkasnya.