Menteri HAM Natalius Pigai Puncaki Survei Menteri Terburuk Kabinet Prabowo-Gibran

KORAN MANDALA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendapat penilaian sebagai menteri terburuk dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan hasil survei Matriks Politik Indonesia.

Survei yang dilakukan pada 10–15 Oktober 2026 tersebut mengevaluasi persepsi publik terhadap kinerja jajaran menteri selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, mengatakan Natalius Pigai memperoleh penilaian 82,6 persen, disusul Nusron Wahid sebesar 78,3 persen. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berada di angka 75,2 persen.

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi dikutip kamis, (22/10/2026).

Selain ketiga nama tersebut, survei juga mencatat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan angka 68,2 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebesar 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebesar 60,7 persen.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling dan diklaim mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain penilaian terhadap kinerja menteri, survei Matriks Politik Indonesia juga mengukur tingkat pengenalan publik terhadap sejumlah pejabat kabinet.

Popularitas Nusron Wahid tercatat sebesar 72,9 persen. Supriyadi mengaitkan tingginya tingkat pengenalan tersebut dengan pemberitaan mengenai sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” ujarnya.

Sementara itu, tingkat pengenalan publik terhadap Natalius Pigai tercatat sebesar 54,3 persen. Menurut Supriyadi, Pigai dikenal publik melalui sejumlah pernyataan kontroversial selama menjabat sebagai Menteri HAM.

“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” katanya.

Adapun Dody Hanggodo memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 27,7 persen. Supriyadi menilai pemberitaan mengenai gaya komunikasi Dody dan sejumlah persoalan yang menerpa Kementerian PU turut memengaruhi persepsi publik terhadap menteri tersebut.

“Sebelumnya Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” kata Supriyadi.

Hasil survei ini menggambarkan penilaian responden dalam periode pengumpulan data pada Oktober 2026. Penilaian tersebut merupakan temuan survei dan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan objektif mengenai kinerja masing-masing menteri.