Pertamina NRE Resmikan PLTS Koperasi di Pulau Sembur Laut, Dorong Kemandirian Energi dan Ekonomi Nelayan

KORANMANDALA.COM – Ketergantungan warga Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, terhadap genset berbahan bakar fosil yang mahal dan tidak stabil mulai memasuki babak akhir. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Kementerian Koperasi RI meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis koperasi, Sabtu (20/12/2025), sebagai model baru kemandirian energi sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pulau kecil.

PLTS Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini dirancang memiliki kapasitas hingga 400 kilowatt peak (kWp) dengan dukungan baterai 1 megawatt hour (MWh). Sistem tersebut akan menggantikan genset yang selama ini menjadi satu-satunya sumber listrik bagi sekitar 200 kepala keluarga, namun dengan biaya operasional tinggi dan pasokan yang kerap tidak menentu.

Bagi warga Pulau Sembur Laut, kehadiran listrik surya bukan sekadar menghadirkan penerangan. Proyek ini menjadi titik balik menuju kepastian energi, sekaligus membuka ruang bagi aktivitas ekonomi produktif yang sebelumnya terhambat keterbatasan listrik.

PLTS Berbasis Koperasi: Model Baru Transisi Energi Desa

Berbeda dengan proyek listrik desa pada umumnya yang dikelola secara terpusat, PLTS di Pulau Sembur Laut mengusung skema pengelolaan berbasis koperasi. Koperasi Merah Putih setempat ditunjuk sebagai pengelola utama, menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemilik dan pengendali pemanfaatan energi.

Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terlistriki pada 2025, Wujud Pemerataan Energi Nasional

Pendekatan ini dinilai mampu memastikan keberlanjutan proyek. Listrik tidak berhenti sebagai infrastruktur fisik, melainkan menjadi aset ekonomi yang dikelola bersama dan manfaatnya berputar di tingkat lokal.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menegaskan, koperasi memiliki peran strategis agar pembangunan energi benar-benar menyentuh kesejahteraan rakyat.

“PLTS ini bukan hanya menghadirkan listrik, tetapi membangun fondasi ekonomi masyarakat. Dengan koperasi sebagai pengelola, warga menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek,” ujar Ferry dalam sambutannya.

Menurutnya, integrasi koperasi dengan energi terbarukan membuka peluang replikasi di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi persoalan klasik keterbatasan akses listrik dan tingginya biaya energi.

Listrik Surya untuk Nelayan: Menekan Biaya, Menaikkan Nilai Ekonomi

Pemanfaatan listrik surya di Pulau Sembur Laut tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga. Sektor perikanan—sebagai tulang punggung ekonomi pulau—menjadi sasaran utama penguatan manfaat PLTS. Operasional cold storage dan ice maker direncanakan menggunakan pasokan listrik surya, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat disimpan lebih lama dan dijual dengan nilai yang lebih baik.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyebut proyek ini sebagai bagian dari pendekatan baru Pertamina dalam transisi energi nasional.

“Kami tidak hanya membangun pembangkit, tetapi menciptakan ekosistem. Listrik bersih yang dikelola koperasi memastikan manfaat ekonomi tinggal dan berputar di desa,” kata Simon.

Ia menambahkan, pasokan listrik yang andal akan menekan biaya operasional nelayan, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mendorong tumbuhnya usaha baru di tingkat lokal—mulai dari pengolahan hasil laut hingga jasa penunjang lainnya.

Pertamina dan Pemkot Bandung Pastikan Ketersediaan BBM Jelang Libur Nataru

Peluncuran PLTS KDKMP ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina NRE dan Kementerian Koperasi RI terkait pengembangan pembangkit listrik desa berbasis koperasi di berbagai daerah.

Antusiasme warga terlihat jelas. Karzaman, salah seorang warga Pulau Sembur Laut, berharap program ini benar-benar membawa perubahan nyata. “Mudah-mudahan bisa kami kelola dengan baik dan benar-benar membantu ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, PLTS Koperasi Merah Putih di Pulau Sembur Laut diproyeksikan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis komunitas, sekaligus kontribusi konkret menuju target Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060.