Satu Tahun Farhan–Erwin, Rafih Sri Wulandari: Bandung Masih Terjebak Masalah Klasik

KORANMANDALA.COM – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin belum menunjukkan lompatan signifikan dalam menyelesaikan persoalan mendasar Kota Bandung.

Pengamat kebijakan publik Rafih Sri Wulandari, menilai arah kebijakan memang sudah berjalan sesuai visi “unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis”, namun implementasinya masih jauh dari kata optimal.

“Komitmennya ada, tapi dampaknya belum terasa kuat di persoalan-persoalan fundamental,” ujarnya.

Isu paling krusial, menurut Rafih, adalah pengelolaan sampah. Hingga tahun pertama kepemimpinan, belum terlihat strategi konkret yang mampu menyelesaikan persoalan sistemik tersebut.

Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan produksi sampah tinggi. Namun solusi yang ditawarkan dinilai masih normatif dan belum menyentuh akar persoalan.

“Belum ada terobosan yang benar-benar mengubah pola pengelolaan. Padahal ini masalah darurat kota,” tegasnya.

Dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan menyentuh isu sampah berpotensi menjadi indikator lemahnya orkestrasi kepemimpinan. Sebab, problem ini bukan hanya teknis, melainkan soal tata kelola, koordinasi, dan keberanian mengambil keputusan strategis.

Anggaran Bukan Satu-satunya Alasan

Rafih mengakui efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memengaruhi daya dukung fiskal daerah. Namun ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan dalih utama.

“Masalah klasik Bandung selalu berulang, siapapun pemimpinnya. Artinya problemnya bukan semata di anggaran, tapi pada desain kebijakan dan koordinasi lintas dinas,” katanya.

Ia menyoroti ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah yang dinilai masih kuat. Koordinasi dan komunikasi lintas dinas belum sepenuhnya solid.

“Kalau setiap dinas berjalan sendiri-sendiri, visi sebesar apa pun hanya akan jadi slogan,” ujarnya.

Kemacetan juga belum menunjukkan perbaikan berarti. Sekitar 90 persen warga Bandung masih menggunakan kendaraan pribadi.

Transportasi publik dinilai belum menarik dan belum terkoneksi secara efektif.

“Moda transportasi yang ada belum menjawab kebutuhan masyarakat. Aksesnya rumit, tidak terintegrasi, sehingga orang tetap memilih kendaraan pribadi,” kata Rafih.

Tanpa reformasi sistem transportasi yang berani dan terukur, Bandung akan terus masuk dalam daftar kota termacet.

Masalah banjir pun kembali muncul setiap musim hujan. Rafih menilai ini berkaitan dengan lemahnya sistem drainase dan konsistensi penerapan RTRW.

Di sisi lain, isu korupsi yang kerap muncul di lingkungan pejabat Kota Bandung menjadi catatan serius.

“Budaya sadar hukum harus dibangun. Kalau tidak, problem korupsi akan terus berulang,” tegasnya.

Ia menilai reformasi birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kultur yang kuat.

Rafih mengapresiasi dibukanya kembali penerbangan di Bandar Udara Husein Sastranegara yang dinilai dapat mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi.

Namun ia menegaskan, satu-dua capaian tidak cukup untuk menutup pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

“Tahun kedua harus jadi momentum pembuktian. Jangan hanya janji atau simbol kebijakan. Harus ada langkah konkret, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Ujian Kepemimpinan Sesungguhnya

Menurut Rafih, tantangan sesungguhnya Farhan–Erwin bukan sekadar menjalankan program, tetapi membongkar pola lama tata kelola yang membuat masalah klasik terus berulang.

Sampah, macet, banjir, pengangguran generasi muda, ketimpangan ekonomi, hingga akses difabel — semuanya membutuhkan kepemimpinan yang tegas, terintegrasi, dan berani mengambil keputusan tidak populer.

Satu tahun pertama boleh disebut fase konsolidasi. Namun jika di tahun kedua belum terlihat terobosan struktural, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di Kota Bandung.

Bandung tidak kekurangan visi. Yang diuji sekarang adalah keberanian eksekusi.