KoranMandala.com –Kemacetan di Kota Bandung bukan hanya akibat jalan yang sempit dan pertumbuhan kendaraan pribadi yang melesat, tapi juga lemahnya manajemen lalu lintas dan minimnya transportasi publik yang layak.
Namun, menurut pengamat transportasi publik ITB, Prof. Ir. Harun Al Rasyid, M.Sc., Ph.D., masalah ini masih bisa diurai asalkan pemerintah berani mengambil langkah konsisten.
“Langkah seperti Bandung Smart Transportation sudah ke arah yang benar, tapi implementasinya masih parsial. Bandung butuh evaluasi berkelanjutan, integrasi data real-time, serta keterlibatan masyarakat agar efektif,” tegasnya.
LIPUTAN KHUSUS: Kemacetan Parah di Bandung, Bukti Buruknya Manajemen Transportasi
Transportasi Publik Harus Dibenahi
Prof. Harun menilai transportasi publik menjadi kunci utama. Angkot yang rutenya tumpang tindih perlu ditata ulang agar efisien dan nyaman.
Sementara Damri dan Trans Metro Bandung harus diperluas jangkauan serta kapasitasnya.
“Kalau transportasi publik tidak ditingkatkan, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi. Itu lingkaran setan yang harus diputus,” ujarnya.
Integrasi dengan TOD
Menurutnya, Bandung memiliki peluang besar menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Dengan TOD, transportasi publik terintegrasi dengan tata ruang, sehingga pergerakan masyarakat lebih terkendali.
“Ini memang butuh dukungan politik, regulasi tata ruang baru, serta investasi infrastruktur. Potensi besar ada di sekitar terminal, stasiun, dan koridor utama,” jelas Prof. Harun.
Kota Ramah Pejalan Kaki dan Pesepeda
Solusi lain yang ditawarkan adalah mendorong Bandung menjadi kota ramah pejalan kaki dan pesepeda.
“Ruang kota yang padat sebenarnya cocok untuk mobilitas pendek dengan jalan kaki atau sepeda. Tapi trotoar rusak, jalur pesepeda tidak konsisten, dan budaya berkendara belum ramah. Itu tantangan yang harus dibenahi,” tambahnya.
Selain pembangunan infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat juga krusial.
“Ketaatan aturan lalu lintas bisa menurunkan kemacetan dan kecelakaan. Partisipasi aktif warga dalam menggunakan transportasi publik, jalan kaki, atau bersepeda sangat dibutuhkan. Pemerintah dan komunitas harus gencar melakukan edukasi,” katanya.
Dengan kombinasi perbaikan infrastruktur, pembenahan transportasi publik, penerapan TOD, kota ramah pejalan kaki, serta perubahan budaya masyarakat, Bandung diyakini bisa keluar dari jerat macet.
“Bandung bisa menjadi kota yang lebih tertib dan nyaman, asalkan komitmen politik kuat dan masyarakat ikut terlibat,” pungkas Prof. Harun.
