KoranMandala.com –Kota Bandung menghadapi darurat sampah. Produksi sampah harian yang mencapai 1.500 ton per hari tak mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah kota. Program andalan “Kang Pisman” yang digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang secara terbuka dinyatakan gagal oleh Wali Kota Bandung Farhan.
Program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan alias Kang Pisman, yang diluncurkan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Oded M. Danial, tidak lagi dijalankan secara konsisten setelah Oded wafat. Selama masa kepemimpinan setelahnya, mulai dari Wali Kota Yana Mulyana hingga Penjabat Wali Kota terakhir, tidak ada keberlanjutan atas program tersebut. Kini, meskipun Farhan menyatakan akan tetap mempertahankan Kang Pisman, tidak ada solusi baru yang ditawarkan dalam menyikapi peningkatan timbunan sampah yang terus terjadi.
Satu-satunya langkah konkret yang diambil Pemkot saat ini adalah pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti, meski pengangkutan itu sendiri belum mampu menyelesaikan masalah. Kota Bandung setiap hari hanya mampu membuang sekitar 140 rit sampah ke TPA, dari total 172 rit yang diproduksi. Artinya, terdapat 32 hingga 40 rit yang tidak terangkut dan menumpuk di berbagai TPS maupun sudut kota setiap harinya.
Marc Klok Ungkap TC di Thailand Menjadi Tantangan Baru Bagi Persib
Kondisi tersebut berdampak langsung pada warga. Sampah rumah tangga, limbah pasar, dan residu industri kecil terus menumpuk di titik-titik penampungan sementara. Aroma busuk menyebar di lingkungan padat penduduk dan pasar tradisional, seperti di kawasan Gedebage, Cicadas, dan Gunung Batu.
Situasi diperparah oleh tidaknya adanya investor yang berminat menanamkan modal dalam proyek pengelolaan sampah. Pemerintah Kota mengakui bahwa regulasi dan birokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menjadi hambatan besar. Investor yang berminat mengelola sampah kerap meminta sistem tipping fee — pembayaran berdasarkan volume sampah yang diolah — namun pemerintah daerah sulit merealisasikannya karena terkendala prosedur pengawasan keuangan.
Masalah ini menunjukkan bahwa Bandung belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai dan berkelanjutan. Ketergantungan penuh pada TPA Sarimukti terbukti tidak mampu mengimbangi laju timbunan sampah yang terus meningkat. Apalagi, ketersediaan lahan dan kapasitas TPA juga makin terbatas.
Pengamat lingkungan menyebut kegagalan program Kang Pisman dan tidak adanya solusi baru dari Pemkot menjadi cerminan buruknya perencanaan strategis dan minimnya inovasi dalam manajemen lingkungan. Tanpa pembaruan sistem, pembangunan fasilitas pengolahan modern, serta dukungan politik yang kuat terhadap pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, Kota Bandung dikhawatirkan akan terus mengalami krisis lingkungan dalam skala yang lebih besar.
Pemerintah Kota Bandung perlu segera mengevaluasi ulang kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk menyusun peta jalan yang lebih konkret, mendorong partisipasi aktif warga, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan transparan bagi pengusaha yang ingin masuk ke sektor ini.
Kritik terhadap lemahnya manajemen sampah juga datang dari Walhi Jawa Barat. Tim Advokasi Pengelolaan Sampah Walhi, Fictor Ferdinand Pawa, menilai bahwa Pemerintah Kota Bandung terlalu sibuk mencari teknologi terbaik, tanpa memahami karakter sampah yang dihasilkan.
