KoranMandala.com -Jawa Barat mencatatkan angka investasi yang mengesankan dalam lima tahun terakhir. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pengembangan SDM, Riset Teknologi, Inovasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Budaya, Hadi Suwastio Cokrodimejo, total investasi yang masuk ke provinsi ini mencapai Rp850 triliun pada periode 2019-2023.
“Nilai investasi di Jawa Barat itu tinggi, mencapai 850 triliun dalam lima tahun terakhir,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia, menyumbang seperempat dari total investasi nasional sebesar Rp3.200 triliun.
Namun, di balik capaian tersebut, Hadi menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat yang menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia.
KADIN Jabar Didorong Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Daerah
“Ironisnya, walau investasi tinggi, tingkat pengangguran di Jawa Barat tetap tinggi. Ini menunjukkan ada masalah mendasar,” jelasnya.
Tantangan: SDM, Ekosistem, dan Teknologi
Hadi mengidentifikasi beberapa penyebab utama. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Barat belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri berbasis teknologi tinggi.
“Level pekerjaan yang dibutuhkan adalah level tinggi, sementara SDM kita belum cukup,” ujarnya.
Kedua, industri di Jawa Barat belum mendukung ekosistem yang menyeluruh. Banyak industri yang menggunakan teknologi canggih seperti robotik, sehingga kebutuhan tenaga kerja manual menjadi lebih sedikit.
“Industri yang masuk sebagian besar berbasis otomatisasi. Jadi, pekerja yang dibutuhkan juga terbatas,” tambahnya.
Ketiga, minimnya pengembangan SDM lokal untuk mendukung sektor-sektor strategis. Hadi menekankan pentingnya kebijakan daerah yang fokus pada pengembangan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi dan regulasi yang mendukung.
Peran Pemerintah Daerah
Hadi mengusulkan agar pemerintah daerah segera merancang kebijakan strategis, seperti peraturan gubernur (Pergub) tentang investasi, tenaga kerja lokal, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Pergub investasi harus mewajibkan 5 persen anggaran untuk pengembangan SDM, termasuk pelatihan vokasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi di wilayah selatan Jawa Barat yang kaya akan sumber daya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Jawa Barat bisa menjadi lumbung pangan dan energi bagi Indonesia. Tapi, pengelolaannya harus mengarah pada investasi teknologi ramah lingkungan,” tambah Hadi.
Sumber Daya Lokal Belum Dimaksimalkan
Hadi juga mengkritisi rendahnya keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor strategis. Sebagai contoh, industri perikanan ikan sidat di Sukabumi dikuasai oleh pengusaha asing, meski benihnya berasal dari Jawa Barat. Hal serupa terjadi pada pengolahan coconut oil di Pangandaran.
“Ini aneh. Potensi kita besar, tapi yang menguasai justru pihak luar. Pemerintah harus membuat regulasi untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Hadi berharap Jawa Barat dapat mengoptimalkan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Pekerjaan Rumah Besar
Kadin Jabar menegaskan bahwa investasi besar harus diiringi oleh kebijakan yang mendukung terciptanya lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekosistem industri yang inklusif.
“Kalau langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, potensi besar yang dimiliki Jawa Barat hanya akan menjadi statistik tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Hadi.
