KoranMandala.com – Jawa Barat, provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal pemerintahan dan pelayanan publik.
Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta jiwa, provinsi ini hanya memiliki 27 kabupaten dan kota.
Bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki 30 juta penduduk dan 35 kabupaten ban kota, atau Jawa Timur dengan 40 juta penduduk dan 38 kabupaten dan kota.
Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi: Fokus APBD pada Penggerakan Ekonomi Rakyat
Melihat ketimpangan ini, Pakar Hukum Tata Negara Abdi Yuhana menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, untuk melakukan pemekaran wilayah di provinsi tersebut.
Menurut Abdi, pemekaran wilayah adalah kebutuhan mendesak bagi Jawa Barat guna meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik.
“Penduduk di Jawa Barat sudah lebih dari 50 juta. Contohnya, Kabupaten Bogor saja memiliki penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran perlu dilakukan,” ujar Abdi kepada Koran Mandala melalui pesan WhatsApp, Sabtu 14 Desember 2024.
Dia menambahkan bahwa pengelolaan wilayah yang lebih kecil akan mempercepat pembangunan, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mendukung pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Jika pemekaran ini bisa direalisasikan, dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan masyarakat. Daerah-daerah yang terlalu luas sulit dikelola dengan baik, sehingga efisiensi pemerintahan menjadi terhambat,” katanya.
Abdi juga menyoroti pentingnya fokus pada pemekaran di tujuh kabupaten prioritas, yakni Bogor, Garut, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Cianjur, dan Subang.
