Close Menu
Koran Mandala
  • Home
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Sport
  • Liputan Khusus
  • Otomotif
  • Tekno
  • Game
  • Hiburan
  • Wisata
  • Opini
Facebook Instagram YouTube TikTok
Kamis, 20 November 2025 3:23
YouTube Instagram TikTok Facebook
Koran MandalaKoran Mandala
  • Home
  • Peristiwa
    • Daerah
    • Nasional
    • Video
    • Bunga Rampai Seorang Jurnalis
  • Politik
    • Majalah Digital
  • Ekonomi
    • PLN
    • Bank BJB
  • Hukum
  • Edukasi
  • Liputan Khusus
  • Sport
    • Otomotif
  • Tekno
    • Game
  • Hiburan
    • Wisata
    • Ragam
  • Opini
Koran Mandala
  • Home
  • Peristiwa
  • Daerah
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Sport
  • Liputan Khusus
  • Otomotif
  • Tekno
  • Game
  • Hiburan
  • Wisata
  • Opini
Home»Hukum»Rasisme dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua di Indonesia

Rasisme dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua di Indonesia

Hukum Sabtu, 21 September 2024 12:28 WIB
Twitter Tumblr Facebook WhatsApp
Rasisme dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua di Indonesia
Rasisme dan Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua di Indonesia

KoranMandala.com -Kasus rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua di Indonesia masih menjadi isu yang memprihatinkan. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis rasial masih sering terjadi. Orang asli Papua sering kali menjadi korban perlakuan tidak adil di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Tantangan yang Dihadapi Orang Asli Papua

Masyarakat Papua sering mengalami diskriminasi dalam bentuk stereotip negatif, perlakuan tidak manusiawi, dan tindakan diskriminatif dari aparat negara maupun masyarakat umum. Di bidang pendidikan, akses yang terbatas ke fasilitas pendidikan yang memadai membuat banyak anak-anak Papua kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di kalangan orang asli Papua, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Bentuk Diskriminasi yang Dihadapi

Rasisme terhadap orang asli Papua sering kali bersifat sistematis dan melekat dalam institusi-institusi negara. Salah satu bentuk paling nyata dari diskriminasi ini adalah perlakuan berbeda yang mereka terima dari aparat penegak hukum. Orang asli Papua lebih sering menjadi sasaran tindakan represif dibandingkan warga non-Papua. Selain itu, dalam bidang ekonomi, orang asli Papua sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang setara dengan warga dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh stigma dan prasangka yang melekat pada masyarakat Papua.

Upaya Perbaikan dan Harapan Masa Depan

Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk memperbaiki kondisi masyarakat Papua, termasuk kebijakan otonomi khusus yang diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi orang asli Papua, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menangani masalah rasisme dan diskriminasi ini. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pelaku diskriminasi dan memperkuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.

Kesimpulannya, untuk mengatasi rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan inklusif. Hanya dengan begitu, orang asli Papua bisa hidup dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.

Listen to this article

Indonesia Papua
Claudiarga Immanuel Setra

Penulis.

BERITA LAINNYA

Cegah TPPO, Polda Jabar Jalin Sinergitas dengan Imigrasi

Kasus trafficking di Indonesia masih terus meningkat pasca pandemi.

Polisi Bakal Dalami Kasus TPPO Pemuda asal Dayeuhkolot

Praktisi hukum Fajar Ramadhani Amin, SH, MH, Managing Partner AMIN & Partners Law Firm,

DPR Sahkan RKUHAP: Praktisi Hukum Soroti Kewenangan Penggeledahan Tanpa Izin Hakim

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (humas polri)

Tindaklanjuti Putusan MK, Polri Bentuk Pokja

Korps Lalu Lintas Polri mencatat sebanyak 639.739 pelanggaran di seluruh wilayah Tanah Air.

Korlantas Catat Pelanggaran Lalu Lintas Masih Tinggi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (istimewa)

Banyak Laporan Anak Hilang, Polri Perkuat Satuan Kewilayahan

BERITA TERKINI

Mahasiswa HMI Dakwah Gelar Aksi Tolak RKUHAP dan Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Mahasiswa HMI Unisba Gelar Aksi Tolak RKUHAP dan Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

178 pendaki terjebak di Gunung Semeru pasca erupsi

Darurat di Semeru: 178 Pendaki Terperangkap di Ranu Kumbolo Usai Erupsi

KDM Maksimalkan Peran Kader PKK dan Aparat Desa Atasi Stunting

KDM Maksimalkan Peran Kader PKK dan Aparat Desa Atasi Stunting

"Ketika Mangga Menjadi Doa: Perjalanan Panjang Bu Jumidah Membesarkan Harapan

Ketika Mangga Menjadi Doa: Perjalanan Panjang Bu Jumidah Membesarkan Harapan

Persib Bandung Pastikan 19 Ribu Tiket Telah Terjual Dari 25 Ribu Kuota Tersedia

Persib Bandung Pastikan 19 Ribu Tiket Telah Terjual, Dari 25 Ribu Kuota yang Disediakan

DAERAH

Pemkab Garut Gelar Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pemkab Garut Gelar Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri

Polres kuningan Amankan Residivis dan 5 Motor Curian Yang Resahkan Warga

Polres kuningan Amankan Residivis dan 5 Motor Curian Yang Resahkan Warga

Lapas Kelas IIA Kuningan Gelar Coffee Morning Bersama Media, Perkuat Transparansi Informasi

Lapas Kelas IIA Kuningan Gelar Coffee Morning Bersama Media, Perkuat Transparansi Informasi

Satresnarkoba Polres Garut Ringkus Tiga Pengedar Obat Keras di Limbangan

Satresnarkoba Polres Garut Ringkus Tiga Pengedar Obat Keras di Limbangan

BANDUNG

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir saat memberi sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PP Muhammadiyah dengan Institut Teknologi Bandung, Senin (17/11/2025). (istimewa)

Muhammadiyah: Bandung adalah Kota Besar

Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan

Andri Gunawan Tegaskan Bandung Tak Boleh Kehilangan Identitas sebagai Kota Toleran

Ilustrasi Kepadatan Lalulintas saat Mudik Lebaran

Uji Coba Traffic Light AI di Bandung Dinilai Belum Menjawab Akar Masalah Kemacetan

Memperingati Hari Toleransi Internasional, Bandung Gelar Dialog Kebangsaan Bahas Quo Vadis Pluralisme di Kota HAM

Memperingati Hari Toleransi Internasional, Bandung Gelar Dialog Kebangsaan Bahas Quo Vadis Pluralisme di Kota HAM

POPULER
Polda Jawa Barat berhasil memulangkan Reni Rahmawati (23), perempuan asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di China.

Polda Jabar Pulangkan Korban TPPO ke Tanah Air

178 pendaki terjebak di Gunung Semeru pasca erupsi

Darurat di Semeru: 178 Pendaki Terperangkap di Ranu Kumbolo Usai Erupsi

dokter hewan 24 jam

Klinik Dokter Hewan Buka 24 Jam di Sekitar Bandung

Premium! Intip Harga HP Nokia 7610 5G Segera Rilis Tahun 2024

Premium! Intip Harga HP Nokia 7610 5G Segera Rilis Tahun 2024

PT MANDALA DIGITAL MEDIA
Jl. Waluh No 12, Malabar.
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung
Jawa Barat 40262

Facebook Instagram YouTube TikTok
KATEGORI
Peristiwa Politik Ekonomi Hukum Daerah Hiburan Edukasi Tekno Sport Opini Indeks
LINKS
Tim Redaksi
Pedoman Media Cyber
Kebijakan Privasi
Tentang Kami
© 2025 KoranMandala.com

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.