KoranMandala.com – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegasnya, usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tandyo menyatakan, sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Polri. Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.
Gelar Rapat Tertutup, Ini yang Dibahas Komisi I bersama Kemenhan dan TNI
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” ucapnya.
Dia menekankan, komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8).
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.
“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” pungkasnya.
