KoranMandala.com – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dari Fraksi Nasdem Heri Hermawan mempertanyakan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Kota Bandung tahun 2024 sebesar Rp 689. 265.290.853 miliar. Silpa yang tinggi tersebut secara tidak langsung merugikan masyarakat, sebab ada penundaan realisasi sejumlah kegiatan pembangunan.
Apalagi lanjut Heri terkait skema proses perencanaan dalam penggunaan Silpa tersebut ada mis dalam perencanaan sekitar Rp 100 milliar.
Alokasi anggaran sebesar Rp 100 milliar menjadi tidak tepat sasaran manakala digunakan untuk bantuan tidak terduga (BTT).
Baca Juga : Bandung Butuh Perubahan, Calon Wali Kota Bandung Erwin Ingin Bangun Manajemen Pemkot yang Amanah
“Terus terang, ini jadi pertanyaan saya, ya, bagaimana perencanaan penganggaran itu bisa lebih matang dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung ,” kata Heri di Gedung DPRD Kota Bandung, usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS), Kamis 25 Juli 2024.
Dari proyeksi pada anggaran murni Silpa ada pada kisaran Rp 401.909.854.236 miliar, namun setelah dihitung menjadi Rp Rp 689. 265.290.853 miliar maka ada selisih sebesar Rp 287.355.436.617 miliar.
Merujuk pada selisih tersebut sebesar Rp 73 miliar dikembalikan ke BLUD, sementara itu Silpa yang sebesar Rp 113 miliar digunakan untuk dana transfer dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
“Yang Rp 100 milliar tadi belum jelas penggunaannya karena di ekspos awal di disimpan di BTT,” terang Bendahara Partai Nasdem ini
“Keinginan kami, Silpa yang Rp 100 miliar tersebut dapat diserap oleh OPD bersifat kebutuhan mendasar dan prioritas pembangunan lainnya. Kalau sudah dimasukkan di BTT mah, untuk apa atuh dibahas di perubahan,” ujar Heri.
Ditempat sama Penjabat Sekretaris Daerah Dharmawan meminta agar perangkat daerah dapat memacu realisasi anggaran perubahan tahun 2024 di mana penyerapan anggarannya itu lebih tepat sasaran.
“Kita memiliki waktu yang terbatas harusnya realisasi anggaran masing-masing OPD di sisa waktu yang ada ini bisa bekerja maksimal, terutama dalam mengejar serapan belanja APBD,” jelasnya
