KORANMANDALA.COM – Sepertinya, beban ekonomi masyarakat berpotensi bertambah berat. Pasalnya, ada hal yang menyebabkan masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Yakni, tarif angkutan kota (angkot).
Apa yang terjadi?
Sebaiknya, masyarakat harus bersiap merogoh sakunya lebih dalam. Kemungkinannya, pemerintah menghentikan program subsidi angkot.
Selama ini, ada dua sumber dana subsidi angkot. Anggaran Pendapatan-Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan-Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Kini Saatnya Mencairkan Emas, Harga Jualnya Melejit Lagi
Informasinya, saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membahas kemungkinan penghentian subsidi angkot.
Ada hal yang menjadi dasar terjadinya penghentian subsidi angkot. Yakni, penyalurannya tidak tepat sasaran.
“Hingga kini, penyaluran subsidi angkot hanya pada kota-kota besar,” tandas Hendro Sugianto, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla Kemenhub, Rabu, 12 Juli 2023.
Baca juga: Pembangunan Tol Cisumdawu Rampung, Anggota DPRD Jawa Barat Sebut Laju Ekonomi Jabar Berpotensi Lebih Cepat
Dia mengatakan, nilai subsidi angkot, baik yang bersifat perintas, Buy The Service (BTS), maupun lainnya, tergolong masif.
Sayangnya, implementasi subsidi angkot hanya pada kota-kota besar, belum meng-cover daeah-daerah yang masuk katagori Tertinggal-Terdepan-Terluar (3T).
Hendro Sugianto, menyatakan, apabila penyaluran subsidi angkot pada daerah 3T, pihaknya sangat mendukung. Sedangkan pada kota-kota besar, sambungnya, merupakan hal yang tidak perlu.
Baca juga: Harga Sejumlah Komoditas Mulai Stabil? Ini Kata Pemerintah
Penyebabnya, jelas dia, kota-kota kota besar punya program sejenis alias subsidi, yakni Transit Oriented Development (TOD).
Karena itu, tegas dia, pihaknya meminta pemerintah-pemerintah daerah penerima subsidi angkot supaya tidak menjadikan APBN dan APBD sebagai sumber subsidinya.
Dia menyarankan pemerintah-pemerintah agar lebih kreatif mencari sumber dana lain untuk pemenuhan kebutuhan subsidi angkutan perkotaan.(*)
