KORANMANDALA.COM – Dua perusahaan pelat merah, PT Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan (Persero) berkolaborasi untuk menghimpun masyarakat bukan penerima upah (BPU) agar mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.
Sebab, BPU masuk ke dalam golongan pekerja yang tidak mendapatkan jaminan ketika mengalami kecelakaan ketika sedang bekerja.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) join marketing bersama BPJS Ketenagakerjaan, baru ada tiga kantor yang mencapai target minimal.
Ketiga kantor itu berada di Nganjuk (Jawa Timur), Ungaran, dan Salatiga (Jawa Timur) dengan target minimal 500 orang pendaftaran kepersertaan baru.
Baca juga: Ditenagai Daya Baterai 7200 Watt dan Bisa Tempuh Jarak 200 km, Intip Spesifikasi Motor Listrik Selis E Citi
“Minimal 500 pendaftar baru. Dan tadi hasil evaluasi baru ada tiga kantor yang bisa mencapai target terhadap program ini padahal peluangnya cukup banyak. Nganjuk, Ungaran, dan Salatiga,” ungkap Haris seusai di Kantor Regional III PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.
Meski baru tiga kantor yang mencapai target, dia yakin sinergitas PT Pos Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa menghimpun pendaftaran kepersertaan baru. Oleh karena itu, pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan terus berbenah diri agar ke depannya bisa berkontribusi untuk masyarakat terutama BPU.
“Kami berkontribusi dan ini dievaluasi dan hasilnya kami menjadi tahu apa yang harusnya dilakukan ke depannya. Berbagai perbaikan akan dilakukan dan dari sisi PT Pos Indonesia akan mencoba menyusun rencana karena ini kan dicanangkan sampai akhir tahun, ada dua periode lagi evaluasi di tahun ini,” kata dia.
Baca juga: Udah Murah Dapet Subsidi Lagi! Motor Listrik United MX 1200 Harganya Cuma 7 Jutaan
Haris ingin Kantor Pos regional III Jawa Barat bisa mengakselerasi pendaftaran kepersertaan baru. Apalagi, Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk terbanyak se-Indonesia.
“Harapan kami regional III Jawa Barat untuk bisa meningkatkan semangatnya lagi untuk bisa mengakuisisi pendaftaran baru untuk BPU,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin menambahkan, pihaknya ingin menjangkau lebih banyak orang dan fokus BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal. Pekerja informal itu mayoritas berada di desa dan pasar.
Baca juga: Sudah Murah Dapat Cicilan Pula, Motor Listrik Davigo Dragon S Dibekali Spesifikasi Canggih
“Mereka itu ada di desa dan pasar makanya fokus kami tahun ini desa dan pasar. Untuk menjangkau desa dan pasar itu kami tidak bisa sendiri, jadi kami gandeng PT Pos Indonesia karena ada di setiap desa dan di mana-mana,” kata Zainudin menambahkan.
Dengan begitu, dia berharap dengan evaluasi ini BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia bisa mengetahui kekurangan program itu. Sehingga, kedua pihak bisa menentukan solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.
“Mudah-mudahan dengan evaluasi ini kami tahu masalahnya ada di mana, apa solusi yang harus dikerjakan agar dievaluasi selanjutnya lebih baik,” ujarnya.
Baca juga: Angsuran Cuma 500 Ribuan Bisa Bawa Motor Listrik Selis Agats yang Punya Jelajah 60 km Sekali Cas
Lebih lanjut, Zainudin memaparkan, program tersebut menjadi cara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia melindungi lebih banyak orang. Kemudian, program itu juga bisa menggeneralisasi ekonomi dengan agen yang menerima pembayaran iuran.
“Kami ini menjadikan PT Pos Indonesia ini sebagai kantor kedua representasi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran, ke depan bahkan tempat klaim,” tuturnya.
“Jadi orang itu enggak perlu nyari kantor BPJS Ketenagakerjaan lagi, nyarinya Kantor Pos cukup, di situ selesai. Kalau mendaftar sebagai peserta sudah, bayar iuran sudah, dan yang belum ini klaim. Ini sedang kami bahas,” pungkasnya.(*)
