KORANMANDALA.COM –Kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Garut Kota, Selasa (28/10/2025).
Acara ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya dan dihadiri oleh Direktur Pengawasan Perilaku Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK, jajaran OJK Tasikmalaya, Wakil Bupati Garut Putri Karlina, unsur Forkopimda, serta para pelaku UMKM Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga menggelar lomba mewarnai, talkshow bersama pelaku UMKM, serta sosialisasi mengenai pentingnya inklusi keuangan bagi masyarakat.
Lipsus Pernikahan Dini di Garut: Cinta yang Tergesa Atau Realitas yang Memaksa
Direktur Pengawasan Perilaku Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat, Yuzirwan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa OJK Tasikmalaya wilayah Priangan Timur pada Oktober 2025 ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan melalui penghargaan TPAKD Award.
“BI Checking sebenarnya tidak menghambat. Misalnya dari jutaan orang yang mengajukan kredit untuk 3.000 rumah, hanya sekitar 100 yang bermasalah. Kami imbau masyarakat untuk segera datang ke OJK jika ada kendala agar dapat diselesaikan,” ujar Yuzirwan.
Ia menambahkan, meski sempat muncul wacana pemutihan tunggakan pinjaman kecil, hasil pengecekan dari Kementerian Keuangan menunjukkan jumlahnya cukup besar sehingga kebijakan tersebut belum bisa direalisasikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akses keuangan yang inklusif.
“Ini kegiatan OJK Kota Tasikmalaya dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan. Ada FinExpo, sosialisasi, lomba, dan talkshow agar masyarakat tahu pentingnya akses permodalan yang inklusif—semua orang bisa dan harus mudah mengakses,” kata Putri.
Menurut Putri, sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat tidak terjerumus pada pinjaman ilegal.
“Kampanye seperti ini diharapkan membuat masyarakat lebih paham dan tidak mencari pinjaman ke lembaga ilegal,” ujarnya.
Putri juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
“Harapannya, masyarakat semakin mudah memahami cara mengakses permodalan. Bantuan modal itu tidak hanya dari APBD, tapi juga hasil kolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman skala kecil sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan di Kabupaten Garut masih perlu ditingkatkan karena sebagian masyarakat masih bergantung pada lembaga keuangan informal seperti bank emok.
“Literasi keuangan di Garut masih cenderung ke bank emok. Karena itu, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat harus lebih paham bahwa meminjam ke bank itu tidak sulit,” tambah Putri.
Putri juga menjelaskan bahwa UMKM yang hadir dalam kegiatan ini sebagian besar merupakan binaan dari program Wira Hebat dan PMN.
“UMKM yang hadir kebanyakan binaan PMN dan sudah ikut Wira Hebat. Kami terus bersinergi agar UMKM di Garut semakin maju, berkualitas, dan memiliki akses permodalan yang lebih mudah,” jelasnya.
Menjawab tantangan sulitnya akses permodalan ke perbankan, Putri menegaskan bahwa melalui program inkubasi Wira Hebat, pemerintah daerah membantu UMKM agar lebih siap dalam proses kurasi oleh perbankan.
“Dengan adanya inkubasi Wira Hebat, kami bantu UMKM agar lebih siap. Pemerintah memberikan penguatan, dan perbankan pun jadi lebih percaya karena ada proses kurasi yang serius,” tutupnya.
